Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum menjawab secara tegas saat ditanya soal kabar Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf.
Airlangga justru menjawab Partai Golkar dan Partai Gerindra memiliki kesamaan latar dari lambang kedua partai tersebut.
"Partai Golkar dan Partai Gerindra itu punya banyak kesamaan, sama sama PG (Partai Golkar/Partai Gerindra). Lambangnya sama-sama segilima," ujar Airlangga seraya tertawa di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Pernyataan Airlangga menyusul pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat (11/10/2019).
Dalam pertemuan tersebut Jokowi mengakui ada pembahasan soal kemungkinan Partai Gerindra berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi pada periode kedua kepemiminannya.
Airlangga menuturkan keduanya memiliki kesamaan dalam membicarakan konteks parlemen.
"Tentu dari Partai Golkar , tadi disampaikan pak Prabowo bahwa kita punya banyak kesamaan, dan tentu dalam konteks-konteks yang kita bicarakan adalah konteks Parlemen," kata dia.
Namun saat ditanya soal kemungkinan Partai Gerindra bergabung ke pemerintah, Airlangga menyerahkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi.
"Dalam konteks lain tentu domainnya pak Presiden, pak Jokowi," katanya.
Baca Juga: Kembali ke Gerindra, Sandiaga Potensi Jabat Wakil Ketua Dewan Pembina Lagi
Sebelumnya, Prabowo Subianto mengaku Gerindra siap membantu pemerintahan Jokowi -Ma'ruf, jika kadernya tak masuk di dalam kabinet Jokowi.
"Kalau umpamanya kami tidak masuk kabinet, kami tetap akan loyal, di luar sebagai check and balances, sebagai penyeimbang," ujar Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).
Namun, kata Prabowo, Gerindra akan bertugas sebagai penyeimbang dan memberikan koreksi kepada pemerintahan Jokowi.
"Kan kita di Indonesia enggak ada oposisi. Tetap kita merah putih di atas segala hal, kita akan berperan," kata dia.
Belakangan, Prabowo sedang genjar bersilaturahmi ke beberapa Ketua Umum beberapa partai politik.
Sebelum itu, Prabowo sempat bertemu bekas rivalnya di Pilpres 2019, Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat pekan lalu.
Tag
Berita Terkait
-
Airlangga dan Prabowo Bahas UU Parpol hingga Pemilu Presiden
-
Alasan Temui Tokoh Parpol, Prabowo Tak Mau Terjadi Oligarki di Indonesia
-
Kembali ke Gerindra, Sandiaga Potensi Jabat Wakil Ketua Dewan Pembina Lagi
-
Gaya Superman Beraksi, Cara Sandiaga Umumkan Kembali ke Gerindra
-
Luhut Tak Menyoal Jika Gerindra Ingin Merapat ke Jokowi
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat