Suara.com - Banyak kader Partai Bulan Bintang (PBB) yang resah lantaran belum ada satupun perwakilan dari partai yang diketuai Yusril Ihza Mahendra dipanggil Presiden Jokowi untuk dilibatkan di pemerintahan.
Terkait itu, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menilai soal jatah kursi di pemerintahan menjadi hak Presiden Jokowi.
"Itu urusan prerogatif presiden," kata Masinton di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Saat ditanya terkait kontribusi PBB selama kampanye pemenangan Jokowi-Maruf Amin di Pemilihan Presiden 2019, Masinton mengatakan sama dengan partai politik pengusung dan pendukung yang lain.
"Kita bagus saja...," tandasnya.
Untuk diketahui, Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Sukmo Harsono, mengatakan banyak kader partai yang diketuai Yusril Ihza Mahendra resah karena belum ada kepastian keterlibatan PBB di dalam pemerintahan.
Pernyataan itu sekaligus menyinggung pemerintahan Jokowi yang tidak melibatkan kader PBB di pemerintahan. Mengingat PBB merupakan salah satu pendukung pasangan Jokowi -Ma'ruf di Pilpres 2019 lalu.
"Dalam beberapa hari ini kader PBB di semua tingkatan resah akan nasib partai pasca penetapan susunan Kabinet baik menteri dan wakil menteri. Mereka banyak mendapat pertanyaan dari konstituen dan umat Islam yang mendukung PBB," kata Sukmo Harsono, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Baca Juga: Rekrut Milenial, Putri Tanjung Kabarnya Mau Diangkat Jokowi jadi Stafsus
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah
-
Tangis Tertahan Keir Starmer: Mundur sebagai PM Inggris, Tekanan Partai Jadi Pemicu
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang di PN Jakarta Timur!
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir