Suara.com - Hari pertama pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum Partai Golkar diwarnai kejutan dengan mendaftarnya utusan kader Golkar Milenial, Achmad Annama Chayat.
Annama mengaku telah mendaftar sebagai salah satu kandidat bakal Caketum Partai Golkar sekitar pukul 15.30 WIB di Aula Kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Neli Murni, Kemanggisan, Jakarta Barat.
Pendaftaran yang dilakukan Achmad Annama sebagai Bakal Calon Ketum Partai Golkar tersebut menjadi wacana baru di antara narasi kandidat Ketua Umum Partai Golkar hanya diisi dua nama besar, yakni Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo.
Tidak ada yang menduga pula figur muda seperti Achmad Annama Chayat berani menantang kedua nama besar tersebut. Tetapi demi iklim demokrasi dan kaderisasi kepemimpinan, ia mengklaim memantapkan diri maju sebagai Caketum Partai Golkar.
"Saya adalah kader Partai Golkar, mantap maju sebagai Caketum Partai Golkar karena tak ingin Partai Golkar tenggelam di 2024. Sebagai kader muda, saya merasa bertanggung jawab terhadap masa depan partai ini," katanya pada Kamis (28/11/2019) malam.
Sejauh ini, Annama mengaku telah memiliki formulasi strategis untuk memajukan Partai Golkar sesuai dengan zamannya.
"Partai Golkar harus berjalan sesuai zaman, menjawab tantangan di zaman digital ini tidak bisa dikelola secara amatiran, harus oleh orang yang paham," katanya.
Mengenai tantangan zaman, Achmad Annama meyakini memiliki kepantasan. Karena kini ia merupakan Koordinator Komunitas Golkar Milenial (GoMile). Selain itu, ia juga gencar menyosialisasikan pemanfaatan big data dan internet of things untuk digitalisasi Partai Golkar.
Sementara itu, Koordinator Golkar Milenial Kita Bekasi, Syahrul Ramadhan mengapresiasi dengan mendaftarnya Achmad Annama.
Baca Juga: Dituding Loyalis Bamsoet Pakai Menteri Tekan DPD Golkar, Ini Kata Airlangga
"Sebagai kader muda golkar harus berani tampil. dan dengan majunya kader milenial jadi ketua umum akan semakin meramaikan dinamika munas," katanya.
Kontributor : Mochamad Yacub Ardiansyah
Berita Terkait
-
Dituding Loyalis Bamsoet Pakai Menteri Tekan DPD Golkar, Ini Kata Airlangga
-
Bantah Ada Menteri Jokowi Ajak DPD Dukung Airlangga, DPP Golkar: Ngawur
-
Loyalis Bamsoet Sebut 3 Menteri Jokowi Diam-diam Intervensi Internal Golkar
-
Bamsoet Klaim Didukung Ratusan DPD untuk Maju Caketum Partai Golkar
-
Tolak Pemilihan Aklamasi, Djafar: Golkar Bisa Hancur
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu