Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah rampung melalukan evaluasi terhadap penyelenggaraan acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP) yang digelar 13-15 Desember 2019 di JIexpo Kemayoran lalu. Setelah evaluasi, pemprov memutuskan tak memberikan izin untuk menyelenggarakan acara itu di tahun depan.
Plt Kadisparbud sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan terdapat temuan yang dianggap menyalahi kesepakatan dengan Pemprov. Karena itu ia menyatakan akan mengambil tindakan tegas.
"Bila penyelenggara nantinya mengajukan izin penyelenggaraan DWP untuk tahun depan, maka tidak akan kami berikan,” ujar Sri kepada wartawan, Selasa (31/12/2019).
Terkait temuan itu, ia mengaku tidak bisa membeberkannya kepada publik. Namun, ia meyakini telah mendapatkannya dari sejumlah pihak termasuk masyarakat.
“Kami mendapat temuan dan laporan berupa pelanggaran nilai dan norma terkait kegiatan DWP 2019 yang tidak mungkin kami tampilkan pada publik. Sehingga, kami memanggil pihak penyelenggara untuk memberikan klarifikasi,” jelasnya.
Selain itu pihak DWP, kata Sri, sudah mengakui memiliki keterbatasan tak bisa membatasi sikap para pengunjung yang dinilai melanggar norma dan nilai penyelenggaraan DWP. Hal itu juga sudah disampaikan langsung kepada pihaknya.
“Dalam pertemuan yang kita lakukan, pihak penyelenggara mengakui keterbatasan kemampuan mereka untuk mengendalikan berbagai jenis pelanggaran nilai dan norma pada DWP 2019,” katanya.
Sebelumnya, Acara musik Djakarta Warehouse Project di JIexpo Kemayoran telah selesai meski mendapatkan penolakan. Meski demikian, protes masih terjadi, terlebih lagi setelah ada temuan alat kontrasepsi kondom dan minuman keras (miras).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan melakukan evaluasi acara tahunan itu. Ia akan memanggil Ismaya selaku penyelenggara.
Baca Juga: Soal Kondom dan Miras Temuan FPI di DWP 2019, Begini Respon Gubernur Anies
"Akan dilakukan pemanggilan untuk ditunjukan ini komitmennya," ujar Anies di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (20/12/2019).
Berita Terkait
-
Soal Kondom dan Miras Temuan FPI di DWP 2019, Begini Respon Gubernur Anies
-
FPI Klaim Temukan Kondom dan Miras di Acara DWP 2019
-
DWP dan Colloseum Dianggap 'Maksiat Friendly', FPI Protes Keras Anies
-
Ketua DPRD Jakarta ke Penolak DWP: Ini Kota Bos!
-
Minta Anies Batalkan DWP di Jakarta, Massa: Jangan Jadi Pemimpin Zalim
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
4 HP Memori 256 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer yang Ingin Install Banyak Game
-
Disebut Menteri Berbahaya, Menkeu Purbaya Langsung Skakmat Hasan Nasbi
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
Terkini
-
Tragedi Pohon Tumbang di Pondok Indah: Pemprov Gercep Siapkan Penyangga dan Pemangkasan
-
Ricuh di PN Jaksel: Polisi dan Pendukung Aktivis Khariq Anhar Saling Dorong Rebut Poster
-
Dua Pria Ditangkap Terkait Pencurian Permata Berharga di Museum Louvre
-
Mengenang Johnson Panjaitan: Kritik Keras untuk Polri dan Ingatkan 'Potong Kepalanya'
-
Jaksa Ungkap Detik-detik Kompol Yogi dan Ipda Aris Habisi Brigadir Nurhadi di Gili Trawangan
-
Pramono Anung Pastikan Kasus Sumber Waras Tuntas, Siap Bangun RS Tipe A di Atas Lahan 3,6 Hektar
-
Kasus Kereta Anjlok Terus Berulang, DPR Minta Kemenhub Lakukan Audit Keselamatan Independen
-
Menhut Raja Juli Minta Maaf ke Warga Papua Usai BKSDA Bakar Mahkota Cenderawasih: Ini Jadi Catatan
-
Prabowo Tak Happy, Mendagri Setrap Pejabat Bojonegoro Gegara Realisasi Belanja Rendah: Jangan Bohong
-
Mulai Dibahas Hari Ini, DPR Berharap Biaya Haji 2026 Turun Lagi Tanpa Mengurangi Kualitas