Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah rampung melalukan evaluasi terhadap penyelenggaraan acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP) yang digelar 13-15 Desember 2019 di JIexpo Kemayoran lalu. Setelah evaluasi, pemprov memutuskan tak memberikan izin untuk menyelenggarakan acara itu di tahun depan.
Plt Kadisparbud sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan terdapat temuan yang dianggap menyalahi kesepakatan dengan Pemprov. Karena itu ia menyatakan akan mengambil tindakan tegas.
"Bila penyelenggara nantinya mengajukan izin penyelenggaraan DWP untuk tahun depan, maka tidak akan kami berikan,” ujar Sri kepada wartawan, Selasa (31/12/2019).
Terkait temuan itu, ia mengaku tidak bisa membeberkannya kepada publik. Namun, ia meyakini telah mendapatkannya dari sejumlah pihak termasuk masyarakat.
“Kami mendapat temuan dan laporan berupa pelanggaran nilai dan norma terkait kegiatan DWP 2019 yang tidak mungkin kami tampilkan pada publik. Sehingga, kami memanggil pihak penyelenggara untuk memberikan klarifikasi,” jelasnya.
Selain itu pihak DWP, kata Sri, sudah mengakui memiliki keterbatasan tak bisa membatasi sikap para pengunjung yang dinilai melanggar norma dan nilai penyelenggaraan DWP. Hal itu juga sudah disampaikan langsung kepada pihaknya.
“Dalam pertemuan yang kita lakukan, pihak penyelenggara mengakui keterbatasan kemampuan mereka untuk mengendalikan berbagai jenis pelanggaran nilai dan norma pada DWP 2019,” katanya.
Sebelumnya, Acara musik Djakarta Warehouse Project di JIexpo Kemayoran telah selesai meski mendapatkan penolakan. Meski demikian, protes masih terjadi, terlebih lagi setelah ada temuan alat kontrasepsi kondom dan minuman keras (miras).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan melakukan evaluasi acara tahunan itu. Ia akan memanggil Ismaya selaku penyelenggara.
Baca Juga: Soal Kondom dan Miras Temuan FPI di DWP 2019, Begini Respon Gubernur Anies
"Akan dilakukan pemanggilan untuk ditunjukan ini komitmennya," ujar Anies di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (20/12/2019).
Berita Terkait
-
Soal Kondom dan Miras Temuan FPI di DWP 2019, Begini Respon Gubernur Anies
-
FPI Klaim Temukan Kondom dan Miras di Acara DWP 2019
-
DWP dan Colloseum Dianggap 'Maksiat Friendly', FPI Protes Keras Anies
-
Ketua DPRD Jakarta ke Penolak DWP: Ini Kota Bos!
-
Minta Anies Batalkan DWP di Jakarta, Massa: Jangan Jadi Pemimpin Zalim
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!