Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah rampung melalukan evaluasi terhadap penyelenggaraan acara musik Djakarta Warehouse Project (DWP) yang digelar 13-15 Desember 2019 di JIexpo Kemayoran lalu. Setelah evaluasi, pemprov memutuskan tak memberikan izin untuk menyelenggarakan acara itu di tahun depan.
Plt Kadisparbud sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengatakan terdapat temuan yang dianggap menyalahi kesepakatan dengan Pemprov. Karena itu ia menyatakan akan mengambil tindakan tegas.
"Bila penyelenggara nantinya mengajukan izin penyelenggaraan DWP untuk tahun depan, maka tidak akan kami berikan,” ujar Sri kepada wartawan, Selasa (31/12/2019).
Terkait temuan itu, ia mengaku tidak bisa membeberkannya kepada publik. Namun, ia meyakini telah mendapatkannya dari sejumlah pihak termasuk masyarakat.
“Kami mendapat temuan dan laporan berupa pelanggaran nilai dan norma terkait kegiatan DWP 2019 yang tidak mungkin kami tampilkan pada publik. Sehingga, kami memanggil pihak penyelenggara untuk memberikan klarifikasi,” jelasnya.
Selain itu pihak DWP, kata Sri, sudah mengakui memiliki keterbatasan tak bisa membatasi sikap para pengunjung yang dinilai melanggar norma dan nilai penyelenggaraan DWP. Hal itu juga sudah disampaikan langsung kepada pihaknya.
“Dalam pertemuan yang kita lakukan, pihak penyelenggara mengakui keterbatasan kemampuan mereka untuk mengendalikan berbagai jenis pelanggaran nilai dan norma pada DWP 2019,” katanya.
Sebelumnya, Acara musik Djakarta Warehouse Project di JIexpo Kemayoran telah selesai meski mendapatkan penolakan. Meski demikian, protes masih terjadi, terlebih lagi setelah ada temuan alat kontrasepsi kondom dan minuman keras (miras).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan melakukan evaluasi acara tahunan itu. Ia akan memanggil Ismaya selaku penyelenggara.
Baca Juga: Soal Kondom dan Miras Temuan FPI di DWP 2019, Begini Respon Gubernur Anies
"Akan dilakukan pemanggilan untuk ditunjukan ini komitmennya," ujar Anies di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (20/12/2019).
Berita Terkait
-
Soal Kondom dan Miras Temuan FPI di DWP 2019, Begini Respon Gubernur Anies
-
FPI Klaim Temukan Kondom dan Miras di Acara DWP 2019
-
DWP dan Colloseum Dianggap 'Maksiat Friendly', FPI Protes Keras Anies
-
Ketua DPRD Jakarta ke Penolak DWP: Ini Kota Bos!
-
Minta Anies Batalkan DWP di Jakarta, Massa: Jangan Jadi Pemimpin Zalim
Terpopuler
- 6 Mobil 7 Seater yang Jarang Rewel untuk Jangka Panjang, Solusi Cerdas Keluarga
- Appi Sambangi Satu Per Satu Kediaman Tiga Mantan Wali Kota Makassar
- Ibu-Ibu Baku Hantam di Tengah Khotbah Idulfitri, Diduga Dipicu Masa Lalu
- Pakai Paspor Belanda saat Perpanjang Kontrak 2025, Status WNI Dean James Bisa Gugur?
- Pajaknya Nggak Bikin Sengsara: Cek 5 Mobil Bekas Bandel di Bawah 70 Juta untuk Pemula
Pilihan
-
Ironi Hari Air Sedunia: Ketika Air yang Melimpah Justru Menjadi Kemewahan
-
Rudal Iran Hantam Dekat Fasilitas Nuklir Israel, 100 Orang Jadi Korban
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
Terkini
-
Volume Kendaraan Arus Balik Membeludak, GT Purwomartani Kini Dibuka Hingga Pukul 20.00 WIB
-
Perang Darat Dimulai? AS Bakal Kirim Tentara Serang Pulau Kharg Iran
-
Ribuan Marinir AS Dikirim Donald Trump ke Timur Tengah, Keluarga: Kapan Ini Akan Berakhir?
-
Perang AS-Israel vs Iran Tak Kunjung Selesai, China Kirim Pernyataan Tegas
-
Dubai dan Abu Dhabi Diskon Besar-besaran Tarif Hotel Mewah di Tengah Perang, Minat?
-
Proyek Surya dan Hidrogen Hijau di RI Dapat Suntikan Dana, Regulasi Masih Jadi Hambatan?
-
10 Juta Warga Kuba Hidup Dalam Kegelapan, Blackout Kedua dalam Sepekan Picu Krisis dan Protes
-
Gawat! Pasokan BBM Dunia Mulai Terganggu karena Perang
-
Dunia Hadapi Krisis Energi Global! Direktur IEA Sebut Lebih Parah dari Krisis Minyak 1970
-
Eks Penyidik KPK Nilai Kebijakan Tahanan Rumah Gus Yaqut Lemahkan Penegakan Hukum