Suara.com - Guru Besar Universitas Indonesia bidang Hukum Internasional Profesor Hikmahanto Juwana melihat ada pesan tersirat yang ingin disampaikan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Natuna, Kepulauan Riau.
Hikmahanto menyatakan, Jokowi justru ingin menyampaikan pesan tersebut kepada masyarakat Indonesia bukan ke Pemerintah China, seiring adanya peristiwa kapal nelayan dan kapal coast guard China di kawasan zona ekonomi ekslusif (ZEE) di sekitar perairan Natuna.
Dalam pernyataannya saat kunjungan, Jokowi ingin menegaskan kapal nelayan dan coast guard China tidak sampai masuk ke wilayah kedaulatan atau teritorial Indonesia.
"Kalau kemarin 2020 menurut saya, message yang disampaikan bukan ke Pemerintah China, tapi masyarakat kita. Kenapa? Karena masyarakat kita dalam benak pikirannya berpersepsi coast guard China masuk ke wilayah kedaulatannya yang 12 mil. Maka bapak Presiden sengaja mengatakan saya sudah cek ke panglima dan gubernur bahwa tidak ada pelanggaran kedaulatan," kata Hikmahanto dalam diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan wilayah Natuna merupakan teritorial NKRI. Sehingga tidak perlu lagi ada pihak yang meragukannya.
Jokowi mengatakan Natuna merupakan kawasan berpenduduk WNI dengan penduduk 81 ribu orang. Jokowi juga menyatakan di Natuna masih ada gubernur dan bupati.
Ia berujar dari dulu hingga Natuna adalah teritorial Indonesia. Juga masuk dalam salah satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
"Apalagi yang harus dipertanyakan gak ada, dan namanya kedaulatan tidak ada tawar menawar untuk kedaulatan kita," katanya.
Sampai saat Jokowi berkunjung ke Natuna, ia memastikan tidak ada kapal negara asing yang masuk ke wilayah teritorial RI.
Baca Juga: Guru Besar UI Minta Pemerintah Konsisten Tak Akui Klaim China Soal Natuna
"Saya tanyakan ke Panglima TNI ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia, katanya gak ada," katanya.
Ia menyebutkan yang ada, kapal asing yang masuk ke ZEE.
"Itu lewat semua kapal bisa, tapi hati hati kalau dia nyuri ikan baru itu diusir atau ditangkap, tapi itu tidak masuk dalam teritorial Indonesia," katanya.
Berita Terkait
-
Guru Besar UI Minta Pemerintah Konsisten Tak Akui Klaim China Soal Natuna
-
Tak Mau Ada Gesekan, Nelayan Natuna Tolak Kedatangan Nelayan Pantura
-
Jokowi Undang Kaisar Jepang ke Indonesia, Poin Ini yang Akan Dibahas
-
Bertolak ke UEA, Jokowi Akan Kejar Investasi dan Pererat Hubungan Bilateral
-
Tiga Kapal Perang TNI Mengadang dan Usir Konvoi Kapal China di Natuna
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT