Suara.com - Jagat media sosial dibuat heboh dengan kemunculan fakta terbaru mengenai skandal penggerebekan PSK yang dilakukan oleh anggota DPR RI Andre Rosiade. Beredar bukti struk reservasi hotel penggerebekan PSK atas nama Andre Rosiade.
Struk reservasi tersebut diunggah oleh akun Twitter @tempemendoang. Dalam foto yang diunggah tampak hotel yang dipesan adalah Kyriad Hotel Bumi Minang.
"Ketika Andre melakukan observasi untuk memastikan, maaf PSK, betul atau tidak, tidak cukup hanya pesan, bayar. Tapi harus terun dan bergelut langsung pada obyek observasi tersebut biar sahih hasilnya hehe," tulis akun tersebut seperti diketik Suara.com, Rabu (5/2/2020).
Pada kolom teratas tertulis nomor kamar 606. Nomor tersebut sama persis dengan nomor kamar tempat penggerebekan PSK yang dilakukan oleh Andre.
Pada kolom nama pemesan, tertulis nama Andre Rosiade menggunakan ketikan komputer. Lalu disamping nama Andre tertulis nama Bimo dengan tulisan manual menggunakan pena.
Unggahan struk reservasi tersebut mendadak viral di media sosial. Banyak warganet terkejut dengan struk tersebut.
Andre Rosiade Membantah
Andre Rosiade membantah ikut terlibat dan merencanakan penggerebekan terhadap NN, perempuan berusia 26 tahun yang berprofesi sebagai PSK di Kota Padang, Sumatera Barat.
Baca Juga: JUP: Lahan RTH Muara Karang untuk Pusat Kuliner Hanya 11 Persen
Andre, berdasarkan keterangan Polda Sumbar, menyuruh orang, mulai dari memesan NN melalui aplikasi MiChat, hingga memesan kamar di hotel.
Namun, Andre kepada Suara.com, Selasa (4/2/2020), menegaskan bukan dirinya yang memesan NN maupun kamar hotel tersebut.
"Saya dalam proses menyurati (hotel Kyriad) Bumi Minang menanyakan kenapa ada (struk reservasi) yang beredar atas nama saya," ujar Andre.
"Kan udah gua jelasin di situ, bahwa pertama gua gak pernah mesen, tidak pernah nama gua mesen. Kan bisa dicek di resepsionis, ada gak nama gua datang ke resepsionis, datang bayar, enggak ada," kata Andre, Selasa sore.
Andre mengklaim, hanya menyerap aspirasi masyarakat yang merasa diresahkan praktik prostitusi online melalui apkikasi MiChat.
"Jadi begini, prostitusi online itu fakta dan nyata, yang selama ini coba untuk ditutup-tutupi. Jadi gua hanya mendengarkan aspirasi masyarakat di Sumatra Barat yang sudah resah. Prostitusi ini merajalela di Sumatra Barat, karaoke ilegal banyak, orang jual miras ilegal banyak, lalu prostitusi online banyak."
Berita Terkait
-
Skandal Andre Gerebek PSK, Tifatul Sembiring: Kasih Solusi, Bukan Dijebak
-
Andre Ikut Penggerebekan, DPR Minta Polda Sumbar Ungkap Pria Pemakai PSK NN
-
Heran Gerebek PSK Heboh, Andre Tuding Ada yang Terganggu Pencitraannya
-
Skandal Andre Rosiade Gerebek PSK, Ferdinand: Tangkap Pemakai Jasanya!
-
Misterius! Polisi Tak Tahu Pemakai Jasa PSK yang Digerebek Andre Rosiade
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!