Suara.com - Anggota DPR dari Fraksi Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menyamakan warga negara Indonesia eks kombatan ISIS dengan WNI yang terancam virus Corona.
Menurut Mardani Ali Sera, keduanya sama-sama perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, sebagaimana kewajiban negara menjamin hidup rakyatnya. Hal itu diungkap Mardani lewat cuitan di akun Twitter pribadinya, @MardaniAliSera.
"Kombatan ISIS adalah WNI, seperti juga WNI yang kena ancaman virus corona, mereka juga mesti diurus negara. Karena memang negara mesti hadir. Dan penanganan yang tepat justru jadi management knowledge yang mahal untuk SOP masa depan. RI semakin imun.#NegaraHarusHadir,"cuitnya seperti dikutip Suara.com, Kamis (6/2/2020).
Ia mengatakan esk kombatan ISIS juga berhak mendapat perlakukan secara adil, baik dari pihak yang menolak maupun para pendukung mesti memberikan reaksi seimbang.
Lebih lanjut, Mardani menyoroti program deradikalisasi yang dicanangkan pemerintah. Ia menilai, mestinya perlu menerapkan sejumlah kebijakan preventif menanggulangi ajaran radikal, tak sekadar frontal menyerang para eks teroris.
"Perlu disadari bahwa program deradikalisasi tdk hanya bersifat responsif-insidentil kpd para eks teroris, namun perlu juga amenitikberatkan pada pencegahan, kebijakan kontra-radikalisasi selain deradikalisasi, peran dan pendekatan yang soft policy," imbuhnya.
Ia pun mengusulkan agar pemerintah membentuk tim khusus untuk mendampingi para eks teroris supaya bisa menjadi warga negara yang baik. Selain itu, juga perlu meningkatkan kualitas koordinasi di semua sektor.
"Pemerintah juga perlu membentuk gugus tugas khusus dgn tugas mendampingi mereka menjadi warga negara yg baik dan berdaya. Plus, peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor. Silahkan dikaji, evaluasi dan diadakan pendekatan," ucap Mardani, memungkasi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak menyetujui pemulangan ratusan WNI mantan kombatan ISIS dari Timur Tengah yang kedapatan dalam video sudah membakar paspor masing-masing.
Baca Juga: Pengamat: Pemulangan WNI eks Teroris ISIS Pertanggungjawaban Kemanusiaan
Namun, Jokowi mengatakan belum bisa secara resmi menuangkan hal tersebut menjadi satu kebijakan yang nantinya diimplementasikan pemerintah.
Sebab, kata Jokowi, pemerintah lebih dulu akan menggelar rapat terbatas sebelum memutuskan apakah bakal memulangkan atau tidak ratusan WNI eks ISIS tersebut.
"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak. Tapi, masih diratas-kan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2)
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan, semua kebijakan yang dilakukan pemerintah termasuk memulangkan WNI eks ISIS harus melalui perhitungan yang detail.
Berita Terkait
-
Miris, Bayi Baru Lahir di Wuhan Positif Terinfeksi Virus Corona
-
Penyebaran Virus Corona Meluas, Rupiah Ikut Keok Lawan Dolar AS
-
Dokter China yang Memperingatkan Pertama Kali Soal Virus Corona Meninggal
-
Ada Kemungkinan Kambuh untuk Pasien yang Sudah Pulih dari Virus Corona
-
Hits: Alasan Indonesia Masih Bebas Virus Corona, Gagal Ginjal di Usia Muda
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 2 Juli 2026, Ada Kuda hingga Anjing
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Dalami Amplop dari Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Periksa Menhut Raja Juli
-
PLN Klaim Pemadaman Listrik di Kalbar Bukan karena Krisis Batu Bara, Ini Penyebabnya
-
Said Iqbal Beri Deadline Disnakertransgi DKI, Senin Harus Ada Keputusan Soal Kasus Mau Print
-
Pengusaha Kalbar Rugi Akibat Listrik Padam, DPRD Desak PLN Lebih Terbuka
-
PLN Sebut Bukan Karena Batu Bara, DPRD Minta Penyebab Pemadaman Listrik di Kalbar Dibuka ke Publik
-
PAN Tegaskan Kasus Syah Afandin Bukan 'Dosa' Partai: Itu Tanggung Jawab Pribadi!
-
Teka-teki Lokasi Muktamar NU, 5 Provinsi Ini Bersaing Ketat
-
DTKJ Usul Mikrotrans Tak Lagi Gratis, Tarif Rp 2.000 Dinilai Bikin Data Penumpang Lebih Akurat
-
Kenapa Warga Bela Bandar Narkoba? Bedah Kasus Katingan yang Tewaskan Aipda Yudhi Perdana
-
Kasus dr Icha Jadi Titik Balik, Kemenkes Siapkan Perpres Perlindungan Nakes hingga Aturan Sanksi