Suara.com - Pemerintah India membangun tembok setinggi 2,1 meter, menjelang kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke kota Ahmadabad, Gujarat, India, tanggal 24 - 25 Februari 2020.
Tembok ini dibangun untuk menutupi permukiman kumuh yang ada di sepanjang jalan menuju Stadion Kriket.
Otoritas India mengaku pembangunan tembok tersebut dilakukan untuk alasan keamanan dan keindahan.
Biji Patel, pejabat senior pemerintahan India, menampik tuduhan masyarakat yang menyebut pembangunan tersebut bertujuan untuk menyembunyikan permukiman miskin.
Permukiman kumuh yang dimaksud berada di sepanjang jalan menuju Stadion Kriket, tempat pertemuan Donald Trump dengan Perdana Menteri India Narendra Modi bakal digelar.
“Selain alasan keamanan, dinding tersebut berfungsi untuk mempercantik wilayah sekitar dan supaya bersih,” katanya seperti dikutip dari APnews.com.
Pembangunan yang dilakukan sejak beberapa minggu sebelum kedatangan Donald Trump ini langsung menuai kritik dari berbagai kalangan.
Salah seorang penduduk sekitar, Keshi Saraniya, mempertanyakan kebijakan pemerintah India terkait hal tersebut.
"Pembangunan tembok menghabiskan banyak uang, mengapa tidak menggunakannya untuk menyediakan fasilitas yang lebih layak bagi kami?"
Baca Juga: 'Bukan Pengkhianat!' Anwar Ibrahim Beberkan Alasan Mundurnya Mahathir
Tak hanya dari warga setempat, kritik juga berdatangan dari para politikus. Mereka menyindir pemerintahan Modi yang dinilai tidak berhasil mengurai kemiskinan di Gujarat.
Pasalnya, sebelum menjabat sebagai Perdana Menteri India, Narendra Modi adalah Menteri Utama Gujarat yang pernah menjabat selama empat belas tahun.
Berkat adanya serangan kritik dari berbagai pihak, tembok yang semula direncanakan akan dibangun setinggi 2,1 meter dikurangi menjadi 1,2 meter.
Presiden AS Donald Trump dijadwalkan akan tiba di India pada hari ini, Senin (24/02/2012).
Ia akan berada di India selama dua hari guna menghadiri acara bertajuk “Namaste Trump” atau “Salam, Trump”.
AS dan India sedang terlibat kerjasama dalam hal perdagangan. India disinyalir akan memberikan akses yang lebih besar terhadap AS untuk meningkatkan pasar susu dan unggas di negara tersebut.
Berita Terkait
-
5 Hits Otomotif Pagi: Beda Motor Dua Presiden, Panggang Daging di Mobil
-
Apple Akan Ekspor iPhone Buatan India
-
KTT ASEAN, Jokowi: India, Negara Mitra Penting Bagi Indonesia dan ASEAN
-
Bertemu Jokowi, PM India Apresiasi Inisiatif Indonesia Bentuk Outlook ASEAN
-
Khawatir Perlambatan Ekonomi Global, The Fed Pangkas Suku Bunga
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO