Suara.com - Warga negara asing (WNA) asal China mendominasi jumlah pengajuan permohonan perpanjangan izin tinggal keadaan terpaksa atau darurat di Bali sebanyak 1.469 orang. Terhitung sejak 5 Februari sampai 22 Maret 2020.
"Sesuai dengan rekapitulasi pengajuan izin tinggal keadaan terpaksa dilihat dari negaranya terbanyak dari China sebanyak 1.469 pengajuan tercatat sejak 5 Februari sampai dengan 22 Maret 2020," kata Kepala Sub-Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi Kanwil Kemenkumham Bali, I Putu Surya Dharma saat dikonfirmasi di Denpasar, Senin (23/3/2020).
Ia mengatakan bahwa jumlah pengajuan izin tinggal keadaan terpaksa warga China, terhitung dari Permenkumham nomor 3 tahun 2020 sebanyak 1.059, pada Permenkumham nomor 7 tahun 2020 sebanyak 376 dan Permenkumham nomor 8 tahun 2020 sebanyak 34 pengajuan dengan total 1.469 pengajuan.
Sedangkan dua negara lain yang mendominasi pengajuan izin tinggal keadaan terpaksa sesuai dengan Permenkumham nomor 3, Permenkumham nomor 7 dan Permenkumham nomor 8 tahun 2020, adalah Rusia berjumlah 69 dan Ukraina sebanyak 54 pengajuan.
Ia menjelaskan apabila dihitung berdasarkan masing-masing data dari Kantor Imigrasi, sejak 5 Februari sampai 22 Maret 2020 untuk Imigrasi Klas I TPI Ngurah Rai tercatat sebanyak 1.173, Kantor Imigrasi Klas I TPI Denpasar sebanyak 552 dan Kantor Imigrasi Klas IIA TPI Singaraja ada 105, dengan total keseluruhan 1.830 pengajuan izin tinggal darurat.
Sementara untuk mengatasi antrean yang sebelumnya terjadi, diharapkan mengambil nomer antrean yang disiapkan loker khusus di tempat parkir untuk memberikan informasi dan mengecek syarat-syarat yang dibawa dan memberikan formulir blangko untuk diisi dulu baru mereka di persilakan masuk kedalam, tutur Surya.
Ia mengatakan petugas juga selektif dalam memberikan pelayanan, dimana pihak yang diberikan pelayanan biasanya datang ketika izin tinggalnya mendekati over stay. Kalau masa berlaku izin tinggalnya masih lama disarankan untuk datang di hari berikutnya.
"Kalau di Imigrasi Ngurah Rai dilaksanakan sesuai arahan pimpinan pelayanan izin tinggal secara dropbox, jadi pemohon tidak masuk keruangan pelayanan, hanya menyerahkan paspor dan formulir, lalu diberi bukti penyerahan berkas dan yang bersangkutan bisa meninggalkan kantor imigrasi. Untuk pengambilan paspor disarankan untuk diambil satu minggu kedepan atau satu minggu berikutnya," tuturnya. (Antara)
Baca Juga: 356 Warga Jakarta Positif Corona, 42 di Antaranya Tenaga Medis
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK