Suara.com - Kepala BNPB yang jug Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan hingga saat ini masih ada rumah sakit di daerah yang belum mendapat bantuan alat pelindung diri (APD) dari pemerintah. Padahal, APD sangat diperlukan oleh pihak RS khususnya dokter atau perawat yang menangani pasien covid-19.
Doni mengatakan pemerintah telah menyalurkan APD ke provinsi untuk didistribusikan ke rumah sakit.
"Sampai dini hari tadi ternyata masih ada RS yang belum dapat APD padahal provinsinya telah dapat distribusi," ujar Doni dalam video conference, Selasa (24/3/2020).
Ia menjelaskan, pemerintah telah menyalurkan 105 ribu alat pelindung diri ke sejumlah provinsi. 105 ribu APD tersebut dikirim di Pulau Jawa atau diutamakan daerah yang terpapar Covid-19
"Sampai dengan hari ini gugus tugas telah salurkan 105 ribu potong alat pelindung diri ke sejumlah provinsi, khususnya di Jawa. Mengingat Pulau Jawa menjadi daerah yang paling banyak terpapar khususnya Jakarta," katanya.
Tak hanya itu, Doni mengatakan esok hari pemerintah juga akan mengirimkan 70 ribu APD ke sejumlah daerah. APD tersebut merupakan APD dari produksi Indonesia.
"Mudah-mudahan tak ada hambatan, besok pagi dini hari akan tiba lagi sebanyak 70 ribu unit APD dan ini semuanya produksi lokal dan dalam negeri yang mana selama ini sebagian dari industri tekstil kita mengekspor ke sejumlah negara. Tetapi presiden telah tegaskan seluruh industri tekstil harus prioritaskan kebutuhan domestik," kata dia.
Karena itu ia meminta Kepala Daerah dan jajaran terkait untuk segera mendistribusikan APD ke rumah sakit yang membutuhkan.
"Jadi mohon kepada Bapak Gubernur untuk bisa bekerja sama dengan Pangdam dan Kapolda. Sehingga apabila barang tiba segera didistribusikan ke RS yang memerlukan," katanya.
Baca Juga: LIVE STREAMING: Update Covid-19 Selasa, 24 Maret 2020
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu