Suara.com - Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di DKI Jakarta semakin meluas dan masif. Berdasar data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, dari 44 Kecamatan yang ada di ibu kota, hanya tujuh wilayah yang belum terdapat kasus atau masih bersih dari penularan Virus Corona.
Hal ini diungkap Anies dalam rapat teleconference bersama lima Wali Kota Administrasi DKI Jakarta Yang diunggah ke akun youtube Pemprov DKI. Kasus corona ini tidak hanya positif, tapi juga orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).
"Di kecamatan itu tinggal tujuh Kecamatan yang enggak ada kasus," ujar Anies dalam video yang dikutip suara.com, Selasa (31/3/2020).
Anies tak menyebutkan lokasi rinci tujuh kecamatan tersebut. Namun, ia meminta tujuh kecamatan yang masih steril ini harus dijaga ketat agar tidak ada kasus Corona di dalamnya.
"Jadi saya akan meminta bapak-bapak semua untuk memikirkan caranya. Bagaimana cara membuat tempat bersih ini tidak tertular," jelasnya.
Kendati demikian, Anies meminta agar pengawasan ketat tidak dilakukan hanya di tingkat kecamatan. Menurutnya tindakan harus dilakukan sampai wilayah RT-RW.
Anies menyebut masih banyak juga RT dan RW yang belum terkena kasus corona. Anies meminta agar wali kota menyampaikan instruksi tersebut ke jajarannya.
"Jadi nanti akan disiapkan daftar RW bersih ke bapak-bapak semua, lalu bapak sampaikan ke bawahnya, RW yang bersih dijaga jangan sampe tertular
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar pergerakan masyarakat dibatasi demi mencegah penularan corona atau Covid-19. Bahkan ia ingin agar wilayah kelurahan melakukan pembatasan wilayah atau lockdown secara mandiri.
Baca Juga: Hindari Corona, Warga Pasar Minggu Berjemur di Bawah Sinar Matahari
Instruksi Anies ini disampaikan kepada lima Wali Kota Administrasi DKI Jakarta dalam repat teleconference yang diunggah ke akun youtube Pemprov DKI.
Dalam percakapannya ketika rapat, Anies menyebut masih ada beberapa Kelurahan di Jakarta yang sudah teridentifikasi kasus corona di dalamnya. Kasus corona ini tidak hanya positif, tapi juga Orang dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP).
Karena itu, Anies meminta agar wilayah ini benar-benar dijaga ketat. Pembatas wilayah perlu dibuat agar orang tidak bisa sembarangan keluar masuk.
"Nah biasanya langsung (pembatasan) disebut lockdown dan lain-lain. Intinya di tempat uang bersih harus ada kontrol atas pergerakan orang. Orang keluar masuk harus ada pengendaliannya," ujar Anies dalam video yang dikutip Suara.com, Selasa (31/3/2020).
Berita Terkait
- 
            
              Anies Sudah Kirim Surat ke Jokowi, Isinya: DKI Jakarta Mau Lockdown!
 - 
            
              Sudah Bertemu Polisi dan TNI, Anies Bersiap Karantina DKI Jakarta
 - 
            
              Sudah Didistribusikan Pusat, DKI Jakarta Kebagian 40 Ribu APD
 - 
            
              Anies Baswedan Umumkan DKI Jakarta Berstatus Tanggap Darurat Bencana Corona
 - 
            
              Pemilihan Wagub DKI Jakarta Diundur karena Corona
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!