Suara.com - Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di DKI Jakarta semakin meluas dan masif. Berdasar data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, dari 44 Kecamatan yang ada di ibu kota, hanya tujuh wilayah yang belum terdapat kasus atau masih bersih dari penularan Virus Corona.
Hal ini diungkap Anies dalam rapat teleconference bersama lima Wali Kota Administrasi DKI Jakarta Yang diunggah ke akun youtube Pemprov DKI. Kasus corona ini tidak hanya positif, tapi juga orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).
"Di kecamatan itu tinggal tujuh Kecamatan yang enggak ada kasus," ujar Anies dalam video yang dikutip suara.com, Selasa (31/3/2020).
Anies tak menyebutkan lokasi rinci tujuh kecamatan tersebut. Namun, ia meminta tujuh kecamatan yang masih steril ini harus dijaga ketat agar tidak ada kasus Corona di dalamnya.
"Jadi saya akan meminta bapak-bapak semua untuk memikirkan caranya. Bagaimana cara membuat tempat bersih ini tidak tertular," jelasnya.
Kendati demikian, Anies meminta agar pengawasan ketat tidak dilakukan hanya di tingkat kecamatan. Menurutnya tindakan harus dilakukan sampai wilayah RT-RW.
Anies menyebut masih banyak juga RT dan RW yang belum terkena kasus corona. Anies meminta agar wali kota menyampaikan instruksi tersebut ke jajarannya.
"Jadi nanti akan disiapkan daftar RW bersih ke bapak-bapak semua, lalu bapak sampaikan ke bawahnya, RW yang bersih dijaga jangan sampe tertular
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar pergerakan masyarakat dibatasi demi mencegah penularan corona atau Covid-19. Bahkan ia ingin agar wilayah kelurahan melakukan pembatasan wilayah atau lockdown secara mandiri.
Baca Juga: Hindari Corona, Warga Pasar Minggu Berjemur di Bawah Sinar Matahari
Instruksi Anies ini disampaikan kepada lima Wali Kota Administrasi DKI Jakarta dalam repat teleconference yang diunggah ke akun youtube Pemprov DKI.
Dalam percakapannya ketika rapat, Anies menyebut masih ada beberapa Kelurahan di Jakarta yang sudah teridentifikasi kasus corona di dalamnya. Kasus corona ini tidak hanya positif, tapi juga Orang dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP).
Karena itu, Anies meminta agar wilayah ini benar-benar dijaga ketat. Pembatas wilayah perlu dibuat agar orang tidak bisa sembarangan keluar masuk.
"Nah biasanya langsung (pembatasan) disebut lockdown dan lain-lain. Intinya di tempat uang bersih harus ada kontrol atas pergerakan orang. Orang keluar masuk harus ada pengendaliannya," ujar Anies dalam video yang dikutip Suara.com, Selasa (31/3/2020).
Berita Terkait
-
Anies Sudah Kirim Surat ke Jokowi, Isinya: DKI Jakarta Mau Lockdown!
-
Sudah Bertemu Polisi dan TNI, Anies Bersiap Karantina DKI Jakarta
-
Sudah Didistribusikan Pusat, DKI Jakarta Kebagian 40 Ribu APD
-
Anies Baswedan Umumkan DKI Jakarta Berstatus Tanggap Darurat Bencana Corona
-
Pemilihan Wagub DKI Jakarta Diundur karena Corona
Terpopuler
- REDMI 15 Resmi Dijual di Indonesia, Baterai 7.000 mAh dan Fitur Cerdas untuk Gen Z
- Peta 30 Suara Mulai Terbaca, Munafri Unggul Sementara di Musda Golkar Sulsel
- Kehabisan Uang Usai Mudik di Jogja, Ratusan Perantau Berburu Program Balik Kerja Gratis
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 23 Maret 2026: Klaim THR, Diamond, dan SG2 Tengkorak
- Mobil Alphard Termurah, 100 Jutaan Dapat Tahun Berapa?
Pilihan
-
Kabais Dicopot Buntut Aksi Penyiraman Air Keras Terhadap Andrie Yunus
-
Puncak Arus Balik! 50 Ribu Orang Padati Jakarta, KAI Daop 1 Tebar Diskon Tiket 20 Persen
-
Arus Balik, Penumpang Asal Jawa Tengah Hingga Sumatera Masih Padati Terminal Bus Kalideres
-
Ogah Terjebak Kemacetan di Pantura, Ratusan Pemudik Motor Pilih Tidur di Kapal Perang TNI AL
-
Sempat Dikira Tidur, Pria di Depan Gedung HNSI Juanda Ternyata Sudah Tak Bernyawa
Terkini
-
Mendekati Masa Tenggat, KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Segera Laporkan LHKPN
-
Krisis Energi, Presiden Korsel Minta Warga Mandi Jangan Lama-lama, Cas HP Hanya Siang
-
Viral Tuduhan Buang Sampah ke Kali Pesanggrahan, DLH DKI: Itu Titik Penampungan Resmi
-
Studi: Karbon Biru Bisa Tekan Emisi Dunia, Mengapa Banyak Negara Belum Menggunakannya?
-
Iran Tolak Proposal Trump, Ajukan 5 Syarat Termasuk Ganti Rugi Perang dan Kontrol Selat Hormuz
-
Pulau Terancam Diduduki, Iran Beri Peringatan Keras kepada Negara-Negara Tetangga
-
Krisis PPPK di NTT: 9.000 Pegawai Terancam Putus Kontrak Masal
-
Di Balik Cloud Storage, Ada Biaya Lingkungan yang Harus Kita Bayar
-
Jerman 'Impor' Tenaga Kerja India: Solusi di Tengah Tsunami Pensiun
-
Tak Masalah Dilaporkan ke Dewas KPK, Deputi Penindakan dan Eksekusi: Bentuk Kepedulian Masyarakat