Suara.com - Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di DKI Jakarta semakin meluas dan masif. Berdasar data yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta, dari 44 Kecamatan yang ada di ibu kota, hanya tujuh wilayah yang belum terdapat kasus atau masih bersih dari penularan Virus Corona.
Hal ini diungkap Anies dalam rapat teleconference bersama lima Wali Kota Administrasi DKI Jakarta Yang diunggah ke akun youtube Pemprov DKI. Kasus corona ini tidak hanya positif, tapi juga orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).
"Di kecamatan itu tinggal tujuh Kecamatan yang enggak ada kasus," ujar Anies dalam video yang dikutip suara.com, Selasa (31/3/2020).
Anies tak menyebutkan lokasi rinci tujuh kecamatan tersebut. Namun, ia meminta tujuh kecamatan yang masih steril ini harus dijaga ketat agar tidak ada kasus Corona di dalamnya.
"Jadi saya akan meminta bapak-bapak semua untuk memikirkan caranya. Bagaimana cara membuat tempat bersih ini tidak tertular," jelasnya.
Kendati demikian, Anies meminta agar pengawasan ketat tidak dilakukan hanya di tingkat kecamatan. Menurutnya tindakan harus dilakukan sampai wilayah RT-RW.
Anies menyebut masih banyak juga RT dan RW yang belum terkena kasus corona. Anies meminta agar wali kota menyampaikan instruksi tersebut ke jajarannya.
"Jadi nanti akan disiapkan daftar RW bersih ke bapak-bapak semua, lalu bapak sampaikan ke bawahnya, RW yang bersih dijaga jangan sampe tertular
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar pergerakan masyarakat dibatasi demi mencegah penularan corona atau Covid-19. Bahkan ia ingin agar wilayah kelurahan melakukan pembatasan wilayah atau lockdown secara mandiri.
Baca Juga: Hindari Corona, Warga Pasar Minggu Berjemur di Bawah Sinar Matahari
Instruksi Anies ini disampaikan kepada lima Wali Kota Administrasi DKI Jakarta dalam repat teleconference yang diunggah ke akun youtube Pemprov DKI.
Dalam percakapannya ketika rapat, Anies menyebut masih ada beberapa Kelurahan di Jakarta yang sudah teridentifikasi kasus corona di dalamnya. Kasus corona ini tidak hanya positif, tapi juga Orang dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien dalam Pengawasan (PDP).
Karena itu, Anies meminta agar wilayah ini benar-benar dijaga ketat. Pembatas wilayah perlu dibuat agar orang tidak bisa sembarangan keluar masuk.
"Nah biasanya langsung (pembatasan) disebut lockdown dan lain-lain. Intinya di tempat uang bersih harus ada kontrol atas pergerakan orang. Orang keluar masuk harus ada pengendaliannya," ujar Anies dalam video yang dikutip Suara.com, Selasa (31/3/2020).
Berita Terkait
-
Anies Sudah Kirim Surat ke Jokowi, Isinya: DKI Jakarta Mau Lockdown!
-
Sudah Bertemu Polisi dan TNI, Anies Bersiap Karantina DKI Jakarta
-
Sudah Didistribusikan Pusat, DKI Jakarta Kebagian 40 Ribu APD
-
Anies Baswedan Umumkan DKI Jakarta Berstatus Tanggap Darurat Bencana Corona
-
Pemilihan Wagub DKI Jakarta Diundur karena Corona
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu