Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak tegas mengenai pembukaan sekolah. Dia menolak penutupan sekolah yang terlalu lama buntut pandemi Covid-19 yang hingga kini masih terjadi.
Zita berpendapat, banyak siswa yang stees akibat lama tidak bersekolah. Menurutnya, hal itu bisa mengakibatkan perkembangan emosional dan sosial para siswa terganggu.
"Anak-anak sudah stres. Perkembangan emosional dan sosialnya terganggu. Saya pendidik, ikatan batin saya dengan anak-anak rasanya sangat kuat. Tidak tahan rasanya lihat mereka tercabut dari dunianya. Negara harus menyiapkan dunia yang aman buat anak-anak, bukan menggantung bahkan menjauhkannya," kata Zita dalam keterangan tertulisnya, Senin (1/6/2020).
Zita menilai, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak memiliki rencana yang jelas dalam menyikapi permasalahan tersebut. Dia berpendapat, pemerintah seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan ketenangan.
"Situasi tidak pasti. Yang dibutuhkan warga, kejelasan. Kalau sudah turun dari seribu ke enam ratus per hari, mall kita buka. Kalau udah turun dari enam ratus ke tiga ratus, sekolah kita buka. Kalau naik lagi, sekolah kita tutup lagi. Jadi, kita punya harapan dan ukuran. Tidak seperti sekarang, digantung," tambahnya.
"Pemerintah tidak punya rencana jelas, jadi macam-macam orang datang bawa rencana. Menteri ini dan menteri itu simpang siur. Wacana desember itu bentuk pesimisme orang sama pemerintah. Jangan hanya ekonomi-ekonomi terus," jelas dia.
Lebih lanjut, Zita turut mempertanyakan kesiapan kementerian terkait dalam menyiapkan kurikulum belajar online. Selain itu, dia menilai prosedur penyelenggaraan pendidikan new normal masih belum bisa disampaikan.
"Infrastrukturnya perlu, misalnya wastafel yang jumlahnya memadai. Random test per dua minggu. No adult school selain guru, jadi contact tracing makin jelas. Bikin kurikulum online juga yang bisa jadi panduan. Kalau mau diskusi siapa saja ayuk, saya bisa jelaskan dari A sampai Z. Kalau ini siap, besok juga bisa buka sekolah. Kalau tidak disiapkan, desember juga masih berisiko," tutup Zita.
Baca Juga: Nyaris 10 Jam Tertimpa Longsor Batu Besar, Ahmad Masih Bisa Hidup
Berita Terkait
-
New Normal, PNS Bersuhu Tubuh di Atas 37,5 Derajat Celsius Dilarang Kerja
-
Minta Rumah Ibadah Dibuka, Ketua DPRD DKI: Warga Jangan Ditakut-takuti
-
Jelang New Normal, Ada Hampir 1.000 Orang Pasien Positif Corona di Makassar
-
Jelang New Normal, LRT Jakarta Sediakan Pedal Kaki saat Gunakan Lift
-
Pasar Oro-Oro Dowo, Pasar Pertama di Jatim Terapkan Era New Normal Corona
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!