Suara.com - Pemerintah sedang mencanangkan skema new normal atau era tatanan baru agar masyarakat kembali bisa beraktivitas berdampingan dengan virus corona Covid-19.
Terkait rencana tersebut, sejumlah pihak ikut memberikan sorotan. Salah satunya seperti para pekerja kantoran yang ada di Jakarta.
Wisnu (26), salah satu pekerja kantoran di Kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mengaku setuju jika new normal diberlakukan untuk menggerakkan lagi roda perekonomian.
Meski demikian, Wisnu menilai masih banyak masyarakat ibu kota yang abai terhadap protokol kesehatan.
"Tapi balik lagi soal kesadaran masyarakat, mau disiplin apa engga nih menerapkan protokol kesehatan, karena kalau diperhatikan masih banyak yang enggak peduli juga," kata Wisnu kepada Suara.com, Selasa (2/6/2020).
Wisnu menuturkan saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masyarakat masih abai terhadap protokol kesehatan, bukan tidak mungkin era new normal menjadi gagal.
"Kalau soal protokol kesehatan saja masih banyak yang cuek, menurut saya kondisi pandemi Covid-19 malah bisa makin parah gara-gara new normal," ungkapnya.
Sementara itu ketika disinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat bisa berdamai dengan Covid, Wisnu menjawab hal itu boleh saja dilakukan akan tetapi masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan.
"Tapi ya kembali lagi apakah masyarakat bisa disipilin, kalau kita lihat di pasar saja banyak yang mengabaikan protokol kesehatan, tidak pakai masker dan tidak memungkinkan untuk jaga jarak. Kemudian di transportasi umum seperti kereta, bus, angkot, apa bisa menjaga jarak di jam sibuk kerja?," ujarnya.
Baca Juga: Positif Terpapar Corona, Satu Keluarga di Surabaya Tolak Bantuan Pemerintah
Terpisah, salah satu pekerja freelancer, Paradhita (25), meminta pemerintah segera menetapkan titik terang mengenai kebijakan skema new normal. Sebab ia tak yakin masyarakat bisa mudah menerapkan protokol kesehatan begitu saja.
"New normal ada pedoman perkantoran, mall dibuka. Tetapi orang Indonesia apakah semudah itu nurut pakai masker aja lupa lagi begini (pandemi covid)," tuturnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan belum akan melonggarkan kebijakan PSBB yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air.
Namun, Kepala Negara juga mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode terbaik bagi periode tahapan masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19.
"Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat," ujar Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 15 Mei 2020.
Lebih lanjut Presiden mengatakan, nantinya masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19.
Berita Terkait
Terpopuler
- JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
- Nikmati Belanja Hemat F&B dan Home Living, Potongan Harga s/d Rp1,3 Juta Rayakan HUT ke-130 BRI
- 5 Mobil Diesel Bekas di Bawah 100 Juta, Mobil Badak yang Siap Diajak Liburan Akhir Tahun 2025
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Nikmati Segarnya Re.juve Spesial HUT ke-130 BRI: Harga Istimewa Mulai Rp13 Ribu
Pilihan
-
Saham Entitas Grup Astra Anjlok 5,87% Sepekan, Terseret Sentimen Penutupan Tambang Emas Martabe
-
Pemerintah Naikkan Rentang Alpha Penentuan UMP Jadi 0,5 hingga 0,9, Ini Alasannya
-
Prabowo Perintahkan Tanam Sawit di Papua, Ini Penjelasan Bahlil
-
Peresmian Proyek RDMP Kilang Balikpapan Ditunda, Bahlil Beri Penjelasan
-
Resmi Melantai di Bursa, Saham Superbank Melambung Tinggi
Terkini
-
Pramono Sebut UMP Jakarta 2026 Naik, Janji Jadi Juri Adil Bagi Buruh dan Pengusaha
-
Polda Metro Bongkar Bisnis Aborsi Ilegal Modus Klinik Online: Layani 361 Pasien, Omzet Rp2,6 Miliar
-
Beda dengan SBY saat Tsunami Aceh, Butuh Nyali Besar Presiden Tetapkan Status Bencana Nasional
-
Kronologi Pembunuhan Bocah 9 Tahun di Cilegon, Telepon Panik Jadi Awal Tragedi Maut
-
Gubernur Bobby Nasution Serahkan Bantuan KORPRI Sumut Rp2 Miliar untuk Korban Bencana
-
Gubernur Bobby Nasution Siapkan Lahan Pembangunan 1.000 Rumah untuk Korban Bencana
-
Misteri Kematian Bocah 9 Tahun di Cilegon, Polisi Periksa Maraton 8 Saksi
-
Rencana Sawit di Papua Dikritik, Prabowo Dinilai Siapkan Bencana Ekologis Baru
-
Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
-
Geledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Lampung, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah