Suara.com - Warga di kampung Deppasawi, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, menolak kedatangan tim Gugus Tugas Covid-19 Pemkot Makassar. Mereka kompak menolak dilakukan rapid test ke warga sekitar pada Selasa (9/6/2020) ini.
Seperti diberitakan Kabarmakassar.com - jaringan Suara.com, akibat dari penolakan ini warga menutup pintu masuk kedalam kompleks kampung Deppasawi. Sejumlah warga pun menutup jalan dengan menggunakan kayu betuliskan 'Maaf Kami Tolak Rapik Test". Hal tersebut mencegah masuknya tim gugus tugas covid 19 masuk.
Salahsatu warga yakni Daeng Kaya mengatakan hal ini dilakukan warga dengan alasan menolak rapid test massal karena warga khawatir ada yang ditemukan sakit biasa, lalu dinyatakan positif terinfeksi virus corona covid-19.
“Takut Ki warga di sini pak. Biar sakit biasa atau batuk, nanti disangka terpapar covid,” ujar Daeng Kaya, Selasa (9/6).
Sementara itu warga lainnya, Daeng Tambung menyebut sejuah ini tidak ada juga penjelasan dari kelurahan atau RT dan RW mau dilaksanakan rapid test.
“Kita tidak mau diperiksa pak. Intinya kami di sini melonak pak,” kata Daeng Tambung.
Untuk diketahui, Pemkot Makassar telah mengagendakan pelaksanaan massal di beberapa Kecamatan yang dianggap zona merah, sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
Pemerintah sudah melakukan rapid test di antaranya di Kecamatan Tamalate, Sangkarrang, Panakkukang, Manggala, Rappocini, dan Biringkanaya.
Terpisah dengan Pj Wali Kota Makassar, Prof Yusran yang hari ini juga, Selasa (9/6), mengumpulkan para Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se- Makassar, di Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Makassar.
Baca Juga: Rekor Baru Corona 9 Juni, Sehari Melonjak 1.043 Orang Terjangkit COVID-19
Ia berharap agar permasalahan warga yang menolak rapid test bisa dipahami dan peran penting RT dan RW juga sangat penting.
Prof Yusran menambahkan LPM sebagai pihak yang ditokohkan bisa meredam kondisi ini, dengan memberikan sosialisasi dan pemahaman terkait pentingnya warga melakukan rapid test.
“Mari kita berikan pemahaman kepada warga, bahwa jika kita ingin melakukan deteksi virus lebih cepat, maka kita harus lakukan rapid test. Kerjasama penting antara RT/RW, Lurah dan camat serta LPM,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bikin Ngeri! Warga Paksa Bawa Pulang Mayat Pasien Corona Pakai Gledekan RS
-
5 Daerah Penyumbang Pasien Corona Terbanyak 9 Juni Hari Ini
-
Pakai Masker Gambar Kumis, Walkot Solo: karena Banyak yang Minta Foto
-
Aturan Baru di Resor Nudis Selama Pandemi, Bugil Tapi Pakai Masker
-
Ringankan Gejala Virus Corona Covid-19, Cobalah Diet Pakai Minyak Zaitun
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!