Suara.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menganggap janggal permohonan peninjauan kembali (PK) buronan kasus cassie Bank Bali Djoko Tjandra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 8 Juni 2020.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menganggap bahwa Djoko kini tengah diburu Kejaksaan Agung (Kejagung RI) atas kasus yang kini menjeratnya.
Namun, anehnya kata Boyamin, Djoko mampu merekam data dan cetak KTP elektronik yang dilakukan di Kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan.
Apalagi, kata Boyamin tertera pula bahwa Djoko dalam alamat permohonan Peninjau Kembali (PK)nya di PN Jakarta Selatan.
"Djoko melakukan rekam data dan cetak KTP elektronik dilakukan di Kantor Dinas Dukcapil Jakarta Selatan. Dengan alamat jalan Simprug Golf I Nomor 89, Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Hal ini cocok dengan alamat pada Permohonan PK," kata Boyamin dihubungi, Senin (6/7/2020) malam.
Menurut Boyamin, Djoko Tjandra diketahui berada di luar negeri hingga Mei 2020. Sehingga, tidak melakukan rekam data KTP elektronik. Maka sesuai ketentuan datanya non aktif sejak 31 Desember 2018.
"Meski datanya telah non aktif, ternyata Joko S Tjandra diduga bisa melakukan cetak KTP elektronik pada tanggal 8 Juni 2020 dan diduga melakukan rekam data pada tanggal yang sama, 8 Juni 2020," ujar Djoko.
Semestinya, buronan Kejaksaan Agung (Kejagung RI) itu, tidak bisa mencetak KTP elektronik dengan identitas warga negara indonesia (WNI). Djoko telah diketahui sebagai warga negara Papua Nugini.
Baca Juga: Djoko Tjandra Mulus Bikin KTP, Tak Terdaftar Sebagai DPO
"Berdasar Pasal 23 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia kewarganegaraan hilang apabila memiliki pasport negara lain," ucap Boyamin.
Dimana, KTP yang baru milik Djoko yang didaftarkan ke PK tertulis tahun lahir 1951. Sementara, dokumen lama pada putusan PK tahun 2009 tertulis tahun lahir 1950.
"Atas dasar KTP WNI tidak sah dan perbedaan tahun lahir KTP baru 1951 dengan dokumen lama di Pengadilan tahun lahir 1950 maka semestinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan semestinya menghentikan proses persidangan PK yang diajukan Joko Tjandra," kata Boyamin.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan