Suara.com - DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja bersama Komisi B mengenai rencana perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Dalam pertemuan itu terungkap, jika salah satu rencana Gubernur Anies Baswedan adalah melanjutkan proyek reklamasi mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Dalam rapat tersebut, salah satu anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mempertanyakan rencana perluasan Ancol berkaitan dengan reklamasi versi Ahok atau tidak. Sebab, menurutnya dalam Keputusan Gubernur Anies, tertulis area yang diperluas merupakan rencana Pulau K dan L reklamasi Ahok.
Selain itu, Pulau L yang pada saat reklamasi Ahok status kepemilikannya adalah milik PT Manggala Krida Yudha, bukan Ancol. Dalam rencana Anies, luasnya juga berkurang dari 480 hektare jadi 120 hektare.
"Kenapa menjadi L yang miliknya Manggala Krida Yudha yang kemudian yang direklamasi dan kenapa bukan 481 hektar, tetapi menjadi 120," ujar Gilbert di ruangan komisi B DPRD DKI, Rabu (8/7/2020).
Kepala UPT Pusat Informasi Perencanaan Pembangunan (PIPP) Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Rully Irzal menjelaskan, pada tahun 2012, izin milik PT Manggala Krida Yudha sudah berpindah menjadi milik Ancol.
Meski proyek ini dianggap berbeda dengan reklamasi Ahok, ia mengakui perluasan Ancol hingga 120 hektare merupakan kawasan pulau L.
"Itu sebenarnya 120 hektare yang di Ancol timur itu bagian dari sisi selatannya Pulau L. Jadi Pulau L itu, izin prinsipnya diserahkan kepada Ancol pada 2012," kata Rully.
Pulau L sendiri disebutnya sudah menjadi target buangan tanah dan lumpur hasil kerukan sawah dan waduk di Jakarta sejak tahun 2009. Karena sudah membentuk sedikit daratan, maka pihak pemprov perlu memanfaatkannya.
"Kita perlu melakukan sesuatu terhadap daratan yang sudah terbentuk dari pengurukan tersebut sehingga perlu dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan BUMD DKI Ancol," katanya.
Baca Juga: Izin Reklamasi Ancol Disebut Cacat Hukum, Anies Bisa Dipenjara 5 Tahun
Mendengar hal tersebut, Anggota DPRD Fraksi Demokrat Nur Afni meminta ketegasan dari Rully mengenai proyek ini melanjutkan reklamasi versi Ahok atau tidak. Rully lantas membenarkan lahan perluasan Ancol adalah bagian dari Pulau L.
"Bagian dari Pulau L. tapi sekarang tidak lagi pulau karena tergabung dengan daratan," jawab Rully.
"Iya bagian dari Pulau L, ya kan sama saja, pak. Apa bedanya dari Pulau L?" tanya Nur Afni kepada Rully.
Rully lantas menjelaskan perluasan Ancol Timur ini merupakan bagian dari pulau L yang akan dibangun Museum Rasulullah. Namun berbeda dengan rencana awal saat reklamasi versi Ahok, kali ini pihaknya hanya membangun pulau L seluas 120 hektare.
"Bagian selatan dari Pulau L itu bentuknya semacam trapesium," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana