Suara.com - Korea Utara pada Selasa (28/7/2020) menerapkan langkah pencegahan COVID-19 yang lebih ketat setelah mengunci kota perbatasan Kaesong di mana kasus pertama virus corona terkonfirmasi di negara itu.
Kantor Berita Korut, KCNA, melaporkan langkah karantina yang ketat dan penyaringan distrik sedang berlangsung, juga alat tes, pakaian pelindung (APD) serta peralatan medis langsung dipasok.
Langkah itu diterapkan menyusul status darurat yang diumumkan Pemimpin Korut Kim Jong Un pada Minggu (26/7/2020), setelah seseorang yang diduga terinfeksi virus corona kembali dari Korea Selatan.
Menurut pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dikutip Reuters, Senin (27/7/2020), Korut melaporkan, hingga 16 Juli, 1.211 orang telah dilakukan tes COVID-19 dan semua hasilnya negatif. Dalam laporan itu, disebutkan 696 warga negara sedang menjalani karantina.
WHO menambahkan, peralatan yang untuk memfasilitasi 1.000 tes sudah tiba di Korut. Selain itu, terdapat 15 laboratorium rujukan COVID-19 di negara itu.
Korut memiliki sistem pelayanan kesehatan terbatas dengan rumah sakit yang minim obat-obatan, listrik, juga air. Korut sudah lama bergantung pada WHO untuk mendapatkan obat-obatan sebab sanksi terhadap negara itu mempersulit impor.
Dalam sebulan terakhir, Korut telah menerima alat tes dan alat pelindung dari WHO dan sejumlah negara, seperti Rusia. Namun beberapa di antaranya tertahan di perbatasan akibat pembatasan yang diterapkan sendiri oleh negara tersebut.
Pada awal Juli Korut mengumumkan telah memulai uji klinis awal calon vaksin COVID-19. Namun pernyataan tersebut diragukan para ahli.
Choi Jung-hun, mantan dokter Korut yang membelot ke Korsel pada 2012, mengatakan negara pimpinan Kim Jong Un mengalami krisis teknologi atau laboratorium untuk mengembangkan vaksin COVID-19.
Baca Juga: Kim Jong-un Pimpin Rapat Darurat Usai Ada Dugaan Kasus Covid-19 di Korut
"Korea Utara bahkan tidak mampu menguji orang, baru bisa tiga atau empat bulan belakangan," kata Choi, yang kini menjadi peneliti di Universitas Korea.
"Tak ada alasan bagi mereka untuk mengklaim bahwa mereka sedang mendata partisipan untuk uji klinis manusia vaksin COVID-19." (Antara)
Berita Terkait
-
Merasa Tervalidasi oleh Epstein Files, Jerinx SID: Kini Kebenaran Makin Menyala
-
Epstein Files Singgung Bill Gates dan 'Proyek Pandemi' Sebelum Wabah COVID-19
-
Ulasan Novel The Devil Who Tamed Her: Intrik Cinta di Kalangan Bangsawan
-
Menuju Zero Kusta, WHO Ajak Indonesia Perkuat Kolaborasi
-
Transformasi Akting Jung Ji-so, Si Aktris Serbabisa di Drama Who Is She!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!