Namun, beberapa negara bagian telah lama melakukan pemungutan suara melalui pos.
Apa tanggapan asal usulan Trump?
Ditanyai oleh wartawan tentang apakah seorang presiden dapat menunda pemilihan, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan dia tidak akan "memberikan penilaian hukum dengan terburu-buru".
Ketika dicecar, dia mengatakan departemen kehakiman akan "membuat keputusan hukum", dan menambahkan "kami ingin pemilihan umum yang dipercayai semua orang".
Ellen Weintraub, ketua Komisi Pemilihan Federal AS, mengatakan Trump tidak memiliki kekuatan untuk menunda pemilihan.
Sejumlah anggota Partai Republik- termasuk Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell dan Pemimpin Minoritas Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy juga menolak gagasan itu.
"Tidak pernah terjadi dalam sejarah pemilihan federal pemilihan umum tidak diadakan dan kita harus tetap melaksanakan pemilu," kata McCarthy.
Sementara sekutu Trump, Senator Lindsay Graham, mengatakan penundaan itu "bukan ide yang baik".
Partai Demokrat mengkritik keras usulan Trump. Senator New Mexico, Tom Udall, mengatakan "tidak mungkin" presiden bisa menunda pemilihan.
Baca Juga: Twitter Bolehkan Cuitan Ayatollah Khamenei soal Penghancuran Israel
"Tetapi fakta bahwa dia menyarankan itu adalah serangan serius dan mengerikan terhadap proses demokrasi. Semua anggota Kongres - dan pemerintah - harus berbicara," katanya.
Namun Chris Stewart, seorang anggota Kongres dari Utah, mengatakan bahwa walaupun dia tidak mendukung wacana penundaan pemilihan, Trump memiliki argumen yang sah tentang pemungutan suara melalui pos yang sulit dipantau.
"Dapatkah Anda memastikan keakuratan pemilihan suara melalui surat? Sekarang di beberapa negara bagian, Anda dapat melakukannya. Di negara bagian saya di Utah, misalnya, kami telah melakukannya cukup lama, tetapi kami adalah negara bagian kecil dengan populasi yang kecil. Pemilu seperti itu lebih sulit dilakukan pada skala nasional," katanya kepada BBC.
Siapa yang bisa mengubah tanggal pemilihan?
Presiden Trump tidak memiliki wewenang untuk menunda tanggal pemilihan, yang biasanya diadakan pada hari Selasa pertama, setelah hari Senin pertama di bulan November.
Setiap perubahan tanggal harus disetujui oleh dua majelis Kongres - Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat.
Berita Terkait
-
Aksi Jumat untuk Palestina, Massa Minta Indonesia Tinggalkan Board of Peace
-
Langkah Prabowo di Board of Peace Dinilai Realisme Politik untuk Bela Palestina
-
Dokumen Jeffrey Epstein Dibuka, Nama Donald Trump dan Bill Clinton Muncul
-
Green Day Didapuk Buka Super Bowl, Pendukung Donald Trump Mulai Resah
-
Prabowo Punya Rencana Mundur? Dino Patti Djalal Bocorkan Syarat Indonesia Gabung BoP
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK
-
Soal Usul Duet Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco: Kita Anggap Wacana dan Hiburan Buat Rakyat
-
Dasco Ungkap Arahan Prabowo di HUT ke-18 Gerindra: Jaga Uang Rakyat, Jangan Berbuat Perilaku Tercela
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing