Suara.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI meminta jajaranya agar sukses dalam menjaga Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Hal itu disampaikan Yasonna dalam Apel di Lapangan Kementerian Menkumham RI, Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (3/8/2020).
Yasonna menyebut harapan kementeriannya tahun ini mampu mendaftarkan pegawainnya sebanyak 520 satuan kerja untuk mendapat penilaian oleh Kementerian Pendayaguna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Untuk tahun lalu ada 139 satuan kerja kita usulkan dari usulan itu kita berhasil dapat 43 satker pembangunan zona intergritas. Ini prestasi tidak jelek, ini baik tapi tahun ini kita akan mengusulkan 520 satker kepada Kemenpan RB selaku tim penilaian nasional," ucap Yasonna dalam sambutannya.
Yasonna mensyukuri kementeriannya mampu mengusulkan 520 satuan kerja.
Di mana terbesar di antara kementerian atau lembaga se Indonesia. Maka itu, harapan Yasonna setiap satker dapat memperkuat komitmen demi mewujudkan hal itu.
"Jadi, kami adalah kementerian yang terbesar menfusulkan WBK/WBBM. Penguatan untuk memastikan, pertanyaan bisa tidak kita melakukannya? Bisa! Para Kakanwil para Kadiv, Kepala UPT, pasti bisa tergantung kita," tegas Yasonna
Yasonna pun memiliki target satker dijajarannya minimal 70 persen dapat terpenuhi untuk tahun ini.
Dengan demikian, harap Yasonna, masyarakat dapat menilai bahwa Kemenkumham sebagai kementerian panutan pelayanan publik.
Baca Juga: Djoko Tjandra Diserahkan ke Kejaksaan Agung
"Kami memiliki target 70 persen, maka boleh kami katakan ke satker WBK WBBM orang-orang akan melihat pelayanan publik kita berbeda Kemenkumham," ucap Yasonna.
Yasonna menambahkan agar dapat meraih kepuasan publik untuk WBK dan WBBM cukup sederhana. Tiga poin utama, pertama sapa, kedua, senyum, dan ketiga terimakasih atau maaf jika terdapat kesalahan.
"Tiga itu modal utamanya. Kalau kita bisa 70 persen ini amazing, kepada para kordinator eselon satu selaku pembina saya perintahkan untuk mengawal satuannya, sehingga memenuhi kriteria Kemnpan RB," tutup Yasonna.
Berita Terkait
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Demo Korupsi Pertambangan, Mahasiswa Desak KPK Periksa Komisaris PT LAM Lily Salim
-
Minta Bupati Sudewo Jadi Tersangka, Warga Pati Geruduk KPK
-
KPK Kembangkan Kasus OTT Abdul Wahid, Rumah Dinas Plt Gubernur Riau Digeledah
-
Geruduk KPK, Warga Pati Teriak Minta Bupati Sudewo Pakai Rompi Oranye Korupsi Rel Kereta
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri