Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali membuka layanan usai menjalani karantina akibat dua pegawainya terpapar virus COVID-19.
Juru Bicara PN Jakarta Barat Eko Aryanto mengatakan pelayanan peradilan kembali berjalan seperti biasanya, namun dengan sistem pembagian jam kerja pegawai.
"Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan dibuka kembali dengan menerapkan sistem shif, yakni 50 persen work from office dan 50 persen work from home," ujar Eko di Jakarta, Selasa (11/8/2020).
Pembagian jadwal tersebut telah ditentukan oleh Ketua PN Jakarta Barat. Namun tidak berlaku bagi Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Panitera, Sekretaris, dan para Panitera Muda, serta Kabag dan Kasubbag.
Upaya tersebut dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di lingkungan PN Jakarta Barat.
"Jadwal pembagian shif tersebut telah dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk rentang waktu bulan Agustus ini," ucap Eko.
Sebelumnya, PN Jakarta Barat menutup pelayanan sejak tanggal 4 sampai dengan 10 Agustus 2020. Kegiatan pelayanan dan persidangan selama periode itu diliburkan, kecuali pelayanan yang sifatnya mendesak.
Penyemprotan disinfektan di lingkungan PN Jakarta Barat dilakukan secara berkala guna memutus mata rantai penyebaran virus corona.
Baca Juga: PN Jakarta Barat Ditutup usai Ada Karyawati Izin Sakit Akibat Covid-19
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam
-
Parkir Cawang Tak Dilarang Total, Sudinhub: Kami Tindak yang Bandel!