Suara.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera kembali buka suara soal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Lewat akun Twitter pribadinya, Mardani mengungkapkan pengabaian protokol covid-19 harus menjadi perhatian serius bagi KPU dan Bawaslu.
"Bismillah, fase pendaftaran Pilkada 2020 memberi pelajaran penting tentang bagaimana mengadakan pesta demokrasi di tengah masa pandemi covid-19. Banyaknya paslon, tim, dan pendukung yang mengabaikan protokol Covid-19 harus menjadi perhatian serius bagi KPU dan Bawaslu," tulis Mardani Ali Sera pada Selasa (8/9/2020) seperti dikutip oleh Suara.com.
Lebih lanjut lagi, Politikus PKS ini menuturkan bahwa Komisi 2 DPR RI telah sepakat untuk memperketat pengawasan.
"Jika perlu, sanksi diberikan kepada paslon maupun partai pengusung jika tidak mampu menjalankan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada selanjutnya," sambung Mardani.
Selain itu, Mardani pun setuju apabila KPU dan Bawaslu membuat berbagai tingkatan sanksi seperti yang paling tinggi yakni digugurkan keikutsertaannya dalam pilkada. Adapun hukuman yang lebih ringan bisa dalam bentuk pengurangan jadwal kampanye atau penerbitan surat peringatan.
"Kami di Komisi II DPR RI juga akan segera memanggil KPU dan Bawaslu untuk duduk bersama Kemendagri agar mampu 'memaksa' penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada 2020," kata Mardani.
Tidak hanya itu, Mardani Ali Sera juga menyoroti fenomena banyaknya kepala daerah maupun calon kepala daerah yang terpapar Covid-18.
Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian serius. Kepala daerah maupun calon kepala daerah harus menjaga protokol kesehatan agar tidak menimbulkan klaster baru covid-19.
Baca Juga: Ketua KPU: Protokol Kesehatan Jadi Syarat Pelaksanaan Pilkada
Terakhir, Mardani Ali Sera juga berharap agar Pilkada serentak 2020 ini dapat dijadikan momen kampanye gaya ikut hidup sehat.
"Jadikan Pilkada sebagai bagian kampanye gaya hidup sehat dakam menghadapi covid-19," ungkapnya.
"Kita semua yakin jika orkestra berjalan dengan baik antara KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, penerapan protokol kesehatan akan menjadi kesadaran bersama. Dengan begitu, InsyaAllah Pilkada Desember 2020 menjadi bukti kebesaran kita semua," pungkas Mardani mengakhiri.
Cuitan Mardani Ali Sera tersebut telah disukai oleh 56 pengguna Twitter.
Senada dengan Mardani Ali Sera, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman juga menegaskan bahwa protokol kesehatan akan menjadi syarat pelaksanaan Pilkada serentak pada akhir tahun nanti.
Protokol Kesehatan Jadi Syarat Pelaksanaan Pilkada
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT