Suara.com - Politisi Partai Gerindra Arief Poyuono merasa curiga dengan keputusan PSBB total yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Ia menduga Anies sengaja kembali menetapkan PSBB untuk menggulingkan pemerintahan Joko Widodo.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra itu saat menjadi pembicara dalam kanal Youtube Agama Akal TV berjudul 'Arief Poyuono: Anies Harus Dipecat!!' yang tayang pada 11 September 2020.
"Saya curiga jangan-jangan PSBB ditetapkan untuk menggulingkan Jokowi," kata Arief seperti dikutip Suara.com, Sabtu (12/9/2020).
Menurut Arief, kebijakan kembali menetapkan PSBB total dapat mematikan perekonomian Indonesia. Alhasil, peluang Indonesia masuk ke dalam jurang resesi sangat besar hingga berujung pada krisis sosial dan ekonomi.
Dengan adanya krisis sosial dan ekonomi di tengah masyarakat, maka peluang terjadinya krisis politik akan semakin besar.
"Saya takut ada agenda politik terutama untuk melakukan delegitimasi pemerintahan Jokowi dari sektor ekonomi," ungkap Arief.
Saat ini, Jokowi beserta jajaran kabinet sedang berjuang mati-matian memperbaiki perekonomian nasional yang tembus minus 5,32 persen pada kuartal II.
Arief yakin, usaha berbagai pihak yang hendak menghalangi Jokowi memperbaiki perekonomian tak akan berhasil.
"Enggak akan berhasil, kuartal III perekonomian akan tumbuh walaupun tumbuhnya minus," ujarnya.
Baca Juga: Paranormal: Baru Mau Lockdown Saja Sudah Bikin Saham Jin Terjun Bebas
Arief Poyuono mengusulkan agar Jokowi segera melakukan pemakzulan terhadap Anies. Arief mencium adanya gelagat Anies hendak menggulingkan pemerintahan Jokowi.
Oleh karenanya, sebelum niat buruk menggulingkan Jokowi berhasil, Arief meminta agar Jokowi segera memakzulkan Anies.
"Segera di-impeached kayak Bupati Jember. Ini tujuannya mau impeached Jokowi, jadi lebih dulu Anies di-impeached," tegasnya.
Tarik Rem Darurat
Anies Baswedan memutuskan untuk menarik 'rem' darurat di tengah merebaknya virus Covid-19. Aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti di masa awal pandemi Maret lalu kembali diterapkan.
Artinya, dengan kebijakan ini, maka Jakarta kembali mengencangkan pembatasan kegiatan yang sempat dilonggarkan saat PSBB transisi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
Pilihan
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
-
Proyek Sampah jadi Energi RI jadi Rebutan Global, Rosan: 107 Investor Sudah Daftar
-
Asus Hadirkan Revolusi Gaming Genggam Lewat ROG Xbox Ally, Sudah Bisa Dibeli Sekarang!
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
Terkini
-
Efek Ammar Zoni: DPR Siap-siap Bentuk Panja Khusus Bongkar Borok Lapas
-
Presiden Prabowo Bolehkan WNA Pimpin BUMN, KPK: Wajib Setor LHKPN!
-
Pramono Anung Bakal 'Sulap' Sumber Waras Jadi RS Kelas A yang Ikonik Setelah 10 Tahun Mangkrak
-
Kontak Senjata di Intan Jaya Pecah! 14 OPM Tewas Ditembak TNI dalam Operasi Pembebasan Sandera
-
MUI Resmikan Fatwa Syariah Penyaluran Zakat dan Infak melalui Skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
Jakarta Dilanda Panas Ekstrem, Ini Instruksi Pramono kepada Jajarannya
-
Mahfud MD 'Spill' Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh, Budi Prasetyo: Silakan Laporkan ke KPK
-
Kupang Diguncang Kasus Prostitusi Online Anak, Menteri PPPA Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Ahli Gizi Soroti Makan Bergizi Gratis: SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Nasional
-
Trauma Kasus Lama? Gubernur Pramono Minta KPK Kawal Proyek Pembangunan RS Sumber Waras