Suara.com - Keputusan Gubernur Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali PSBB total mulai 14 September 2020 sebagai salah satu langkah untuk merespon perkembangan Covid-19 yang kian mengkhawatirkan, bergulir menjadi isu politik panas.
Anies diserang oleh sejumlah kalangan, bahkan oleh politisi Partai Gerindra yang notabene kadernya menjadi wakil gubernur mendampingi Anies.
Menanggapi serangan terhadap Anies, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring menilai kebijakan PSBB total yang diambil Anies sudah sesuai lingkupnya: ingin menyelamatkan warga Jakarta dari Covid-19 yang kian parah.
Dia mengingatkan jangan ada yang coba-coba mengadu kebijakan Anies dengan Presiden Joko Widodo.
"Jangan diadu-adu dengan Presiden. Lagian wagubnya kan teman situ, coba tanya dulu..." kata Tifatul ketika mengomentari pernyataan politikus Gerindra yang ditulis media online dengan judul: Gara-gara PSBB dan Langkahi Presiden Jokowi, Waketum Gerindra Minta Anies Baswedan Dinonaktifkan.
Tifatul makin tak mengerti dengan sikap politikus Gerindra, setelah membaca berita media berjudul: Para Menteri Protes Kebijakan PSBB Jakarta, F-Gerindra DKI: Mereka Tidak Patuh Presiden.
Berita itu mengutip pernyataan Wakil Ketua I Fraksi Gerindra DPRD Jakarta S. Andyka yang mengatakan kalau para menteri kabinet Jokowi protes kebijakan Anies, itu tandanya mereka tak mematuhi Jokowi.
Tifatul mengatakan: "Lah, kemarin Pak Arief Puyuono bilang Anies Baswedan ngelangkahi Presiden. Sekarang bilang menteri-menteri tak tertib. Bingung aku..." kata Tifatul.
Jokowi dan Anies seirama
Baca Juga: Daftar Daerah Zona Hijau di Indonesia Terlengkap
Kebijakan Jokowi dan Anies dinilai seirama dalam menangani pandemi Covid-19.
Menurut analis dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie langkah seirama kedua pemimpin merupakan good news.
"Program Anies juga baik mulai dari PSBB sampai ke goverment policy yang lain," kata Jerry kepada Suara.com.
Jerry menyebut hal itu sebagai langkah tepat baik dan Jerry menyebutnya sinergitas birokrasi antara pusat dan daerah.
"Saya lihat konsep Jokowi apalagi statement beliau yang getol fokus ke penanganan Covid-19 ketimbang investasi maupun sektor ekonomi. Nah sekarang perlu istilah time has changing, bagaimana mendukung kebijakan daerah apalagi ini ibu kota," kata Jerry.
Dengan pemberlakuan PSBB super ketat di Jakarta mulai 14 September, berarti pemerintah mengutamakan keselamatan jiwa atau kesehatan di atas kepentingan ekonomi.
Berita Terkait
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Dokter Tifa Ogah Damai dengan Jokowi di Sidang Kasus Ijazah, Tegas: Saya Akan Melakukan Perlawanan!
-
Prabowo Serukan Penegakan Hukum yang Adil, Tolak Balas Dendam Politik
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya