Suara.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan penarikan rem darurat masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Ibu Kota menuai pro dan kontra dari sejumlah kalangan.
Sejak keputusan ini diumumkan pada Rabu (9/9/2020) silam, beberapa pihak langsung buka suara dan melempar kritik.
Pasalnya, keputusan penarikan rem darurat tersebut dianggap tidak disertai dengan koordinasi secara menyeluruh.
Salah satu kritikan datang dari William Aditya Sarana, Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dalam acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (15/9/2020), Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI ini mengkritisi keputusan Anies Baswedan yang dinilai tidak disertai dengan matangnya koordinasi.
Politisi muda ini membuka gagasannya dengan mengatakan bahwa kekompakan adalah kunci bagi negara kesatuan seperti Indonesia. Oleh sebab itu, koordinasi dirasa menjadi sebuah kebutuhan yang penting dan mendesak.
"Koordinasi sudah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan," ungkap William.
Melihat langkah Anies Baswedan tempo hari, William meyakini bahwa keputusan yang diambil Gubernur DKI tersebut pasti dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu.
"Dilakukan tanpa koordinasi yang serius. Saya menilai dari apa yang dikatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil," tuturnya.
Baca Juga: Dua Hari PSBB DKI, 10 Perusahaan Ditutup Sementara
William menyinggung pernyataan Ridwal Kamil soal koordinasi yang ternyata baru dilaksanakan usai Anies mengumumkan bahwa DKI Jakarta menarik rem darurat PSBB.
"Mengatakan bahwa prescon yang pertama hari Rabu, terus koordinasinya baru dilaksanakan sesudahnya, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu secara intens," tegas William.
Menurut Politisi PSI ini, hal tersebut menyiratkan bahwa tidak adanya koordinasi menyeluruh yang dilakukan oleh Anies.
"Artinya kan tidak ada koordinasi ketika melakukan prescon yang pertama," jelasnya.
William lantas menganalogikan Jakarta layaknya sebuah mobil yang berjalan paling depan.
Menurutnya, sebelum mobil paling depan menarik rem darurat, maka seharusnya lebih dahulu memberikan aba-aba atau tanda baik berupa klakson atau lampu sign agar kendaraan lain bisa bersiap.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
Heboh di Palembang! Fenomena Fotografer Jalanan Viral Usai Cerita Istri Difoto Tanpa Izin
-
Tak Mau Ceplas-ceplos Lagi! Menkeu Purbaya: Nanti Saya Dimarahin!
-
H-6 Kick Off: Ini Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17 2025
-
Harga Emas Hari Ini Turun: Antam Belum Tersedia, Galeri 24 dan UBS Anjlok!
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
Terkini
-
Patut Diacungi Jempol, Perempuan Ini Berani Tegur Oknum Polisi Usai Jadi Korban Catcalling
-
Nasib Sahroni-Nafa Urbach hingga Uya Kuya di Ujung Tanduk, MKD DPR Resmi Gelar Sidang
-
Blak-blakan Prabowo: Ini Tugas Utama yang Saya Berikan ke Kapolri Sejak Hari Pertama!
-
Komisioner KPU Kena Sanksi Jet Pribadi: DPR Turun Tangan, Ini yang akan Dilakukan!
-
Borok 'Wakil Tuhan' Terkuak! 3 Hakim Pemutus Vonis Lepas Korupsi CPO Dituntut 12 Tahun Penjara
-
Bobby Nasution: Intervensi Harga Cabai Merah Semata-mata untuk Kepentingan Masyarakat
-
Mendikdasmen Soroti Fenomena 'Xenomania', Sebut Anak Muda Lebih Bangga Bahasa Asing
-
DPR Hormati Sanksi DKPP untuk KPU Soal Jet Pribadi: Harus Sensitif pada Publik!
-
Geger Dugaan Korupsi Whoosh, Mahfud MD Sentil KPK: Dugaan Saya Takut, Entah Pada Siapa
-
11 Jenderal 'Geruduk' Kantor Mahfud MD, Desak Reformasi dan Kembalikan Kepercayaan Polri