Suara.com - Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon kembali buka suara soal permintaan aturan standarisasi harga tes swab mandiri.
Kali ini, ia menyinggung pemerintah yang mengabaikan masukannya dua minggu silam. Padahal, inisiatif yang ia sarankan dianggapnya dapat membuat semakin banyak orang mau melakukan tes swab secara mandiri.
"Sudah 2 minggu permintaan aturan standarnisasi harga Swab Mandiri ternyata gak didengar," kata Jansen lewat akun Twitternya, Minggu (27/9/2020).
"Padahal ini bisa buat orang inisiatif periksa dirinya agar tdk jadi pembawa virus dan bantu jumlah test Indonesia yg pencurut didunia," sambungnya.
Lebih lanjut lagi, Politisi Partai Demokrat ini menegaskan bahwa ia tidak meminta tes swab digratiskan. Sebab, hal tersebut dirasa tak mungkin lantaran akan menambah beban negara.
"Yang kita minta bukan gratis karena kita juga realistis, berat sekali beban negara jika semua gratis, walau yang ideal itu," ujarnya.
Jansen dalam cuitannya hanya meminta agar biaya tes swab dibuat lebih terjangkau dan sama di setiap di rumah sakit. Sementara untuk tes swab gratis diberikan kepada orang-orang yang telah melakukan kontak dengan yang positif.
Politisi Partai Demokrat ini juga menegaskan agar tes swab mandiri jangan sampai menjadi ajang bisnis baru. Sebab covid-19 telah berstatus bencana nasional dan merupakan penyakit menular yang penyebarannya sebisa mungkin harus dihentikan.
Lagipula bukan merupakan hal yang elok mencari untung di tengah bencana. Termasuk pemerintah yang abai dan melakukan pembiaran akan hal tersebut.
Baca Juga: Kasus Covid-19 di Magelang Naik, 33 Orang Dinyatakan Positif
"Jangan sampai Swab Mandiri ini jadi ajang bisnis baru. Ini penyakit menular dan statusnya bencana nasional pak. Orang yang mencari untung ditengah bencana itu tak patut! Termasuk pemerintah yg mendiamkan dan lakukan pembiaran. Padahal test ini jalan memutus covid dan proteksi dini," tegasnya lanjut.
Terakhir, Jansen mengatakan bahwa Partai Demokrat setuju dengan Perpu Corona yang mengalokasikan dana untuk penanganan covid-19. Namun, cuitannya tersebut hanya meminta agar tes swab mandiri distandarnisasi.
Pasalnya, apabila tes swab mandiri tidak gratis, beban negara pasti ikut bertambah. Namun, apa salahnya jika pemerintah menetapkan standar harga. Aturan baku tersebut untuk menghindari komersialisasi.
Menurut Jansen, bila pemerintah tak mengeluarkan aturan standarisasi harga tes swab mandiri, maka pemerintah sepakat akan komersialisasi ini.
"Jika aturan ini tak keluar artinya pemerintah setuju komersialisasi ini," pungkasnya.
Untuk diketahui, Politisi Partai Demokrat ini lewat akun Twitternya @jansen_jsp pada Rabu (16/9/2020) pernah menyinggung soal tes yang seharusnya mudah diakses.
Berita Terkait
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Petugas PPSU di Pejaten Barat Tewas Ditabrak Mobil Saat Sedang Menyapu
-
Aksi Kamisan ke-904, Sumarsih: Perjuangan Ini Lahir dari Cinta
-
Bukan Sekadar Pajangan, Andre Rosiade Dedikasikan Penghargaan KWP Awards 2026 untuk Rakyat Sumbar
-
Misteri Kerangka Manusia Nyangkut di Sampah Citarum, Ciri Kawat Jadi Kunci
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas