Suara.com - FPI mengumumkan Habib Rizieq Shihab segera pulang dari Arab Saudi ke Indonesia. Rizieq bahkan diklaim akan memimpin revolusi untuk menyelamatkan NKRI.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral menyebut revolusi merupakan pengambilalihan kekuasan melalui paksaan bukan mekanisme demokratis seperti pemilu.
"Jadi kalau menggaungkan revolusi itu hanya dengan makar, karena pemerintahan yang konstitusional hanya berganti dengan mekanisme yang direstui oleh konstitusi yaitu lewat pemilihan umum," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Rabu (14/10/2020).
Donny memastikan kabar kepulangan Rizieq ke Tanah Air adalah kabar hoaks.
Pasalnya, hingga kini tak ada konfirmasi Rizieq akan pulang ke Indonesia karena pencekalannya telah dicabut setelah menjalani proses perundingan yang panjang dengan otoritas Pemerintah Arab Saudi.
"Sejauh ini tidak ada konfirmasi bahwa Habib Rizieq itu akan pulang ke Indonesia, jadi bisa dipastikan bahwa itu tidak benar. Begitu," tutur dia.
Tak hanya itu, Donny menyebut pemerintah tidak bisa bersikap terkait kepulangan Rizieq. Sebab kata Donny, Rizieq melarikan diri karena ada dugaan keterlibatan kasus hukum di Indonesia.
"Pemerintah tidak bisa bersikap apa-apa, semua terpulang pada Habib Rizieq, yang melarikan diri karena kan ada kasus hukum yang mana beliau (Rizieq) terlibat. Jadi pemerintah tidak ada urusan dengan itu. Tapi sejauh ini tidak ada konfirmasi bahwa beliau akan pulang," tuturnya.
Donny menegaskan bahwa tidak bisa pencabutan pencekalan tanpa bantuan pemerintah.
Baca Juga: Nasib Terkini Habib Rizieq Jadi Mukhalif atau Pelanggar UU di Arab Saudi
"Mana bisa, mana bisa cekal dicabut tanpa pemerintah, yang cekal kan pemerintah, mana bisa, masa yang mencekal tidak terlibat, ya kan pemerintah yang mencekal, masak yang mencabut orang lain? kan nggak mungkin," kata Donny.
Karena itu, Donny menilai pernyataan resmi FPI yang diumumkan pada saat demo aksi 1310 menyesatkan dan tak masuk logika.
"Jadi saya kira itu sesat, tak masuk akal, jadi segala informasi yang disampaikan terkait dengan pencabutan cekal, kemudian akan pulang, memimpin revolusi. Ah itu saya kira informasi yang keliru dan menyesatkan," ucap dia.
Lebih lanjut, Donny mengatakan sikap pemerintah jelas bahwa siapapun yang melarikan diri dan pulang ke Indonesia termasuk Rizieq harus tetap menghadapi proses hukum.
"Pemerintah jelas, artinya kan beliau yang melarikan diri, artinya kalau beliau pulang menghadapi proses hukum ya akan diproses, begitu," katanya.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel buka suara terkait kabar pencekalan terhadap Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang dicabut otoritas Arab Saudi karena telah menjalani proses perundingan yang panjang.
Berita Terkait
-
Nasib Terkini Habib Rizieq Jadi Mukhalif atau Pelanggar UU di Arab Saudi
-
Gembar-Gembor Mau Pulang, Ternyata Status Habib Rizieq di Arab Saudi Merah
-
Belum Terwujud, 6 Kali Rizieq Shihab Dikabarkan Akan Pulang ke Indonesia
-
Akan Pulang ke Indonesia, Habib Rizieq Negosiasi dengan Arab Saudi
-
Pencekalan Sudah Dicabut, Habib Rizieq Segera Pulang ke Indonesia
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri