Suara.com - FPI mengumumkan Habib Rizieq Shihab segera pulang dari Arab Saudi ke Indonesia. Rizieq bahkan diklaim akan memimpin revolusi untuk menyelamatkan NKRI.
Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral menyebut revolusi merupakan pengambilalihan kekuasan melalui paksaan bukan mekanisme demokratis seperti pemilu.
"Jadi kalau menggaungkan revolusi itu hanya dengan makar, karena pemerintahan yang konstitusional hanya berganti dengan mekanisme yang direstui oleh konstitusi yaitu lewat pemilihan umum," ujar Donny saat dihubungi wartawan, Rabu (14/10/2020).
Donny memastikan kabar kepulangan Rizieq ke Tanah Air adalah kabar hoaks.
Pasalnya, hingga kini tak ada konfirmasi Rizieq akan pulang ke Indonesia karena pencekalannya telah dicabut setelah menjalani proses perundingan yang panjang dengan otoritas Pemerintah Arab Saudi.
"Sejauh ini tidak ada konfirmasi bahwa Habib Rizieq itu akan pulang ke Indonesia, jadi bisa dipastikan bahwa itu tidak benar. Begitu," tutur dia.
Tak hanya itu, Donny menyebut pemerintah tidak bisa bersikap terkait kepulangan Rizieq. Sebab kata Donny, Rizieq melarikan diri karena ada dugaan keterlibatan kasus hukum di Indonesia.
"Pemerintah tidak bisa bersikap apa-apa, semua terpulang pada Habib Rizieq, yang melarikan diri karena kan ada kasus hukum yang mana beliau (Rizieq) terlibat. Jadi pemerintah tidak ada urusan dengan itu. Tapi sejauh ini tidak ada konfirmasi bahwa beliau akan pulang," tuturnya.
Donny menegaskan bahwa tidak bisa pencabutan pencekalan tanpa bantuan pemerintah.
Baca Juga: Nasib Terkini Habib Rizieq Jadi Mukhalif atau Pelanggar UU di Arab Saudi
"Mana bisa, mana bisa cekal dicabut tanpa pemerintah, yang cekal kan pemerintah, mana bisa, masa yang mencekal tidak terlibat, ya kan pemerintah yang mencekal, masak yang mencabut orang lain? kan nggak mungkin," kata Donny.
Karena itu, Donny menilai pernyataan resmi FPI yang diumumkan pada saat demo aksi 1310 menyesatkan dan tak masuk logika.
"Jadi saya kira itu sesat, tak masuk akal, jadi segala informasi yang disampaikan terkait dengan pencabutan cekal, kemudian akan pulang, memimpin revolusi. Ah itu saya kira informasi yang keliru dan menyesatkan," ucap dia.
Lebih lanjut, Donny mengatakan sikap pemerintah jelas bahwa siapapun yang melarikan diri dan pulang ke Indonesia termasuk Rizieq harus tetap menghadapi proses hukum.
"Pemerintah jelas, artinya kan beliau yang melarikan diri, artinya kalau beliau pulang menghadapi proses hukum ya akan diproses, begitu," katanya.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel buka suara terkait kabar pencekalan terhadap Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang dicabut otoritas Arab Saudi karena telah menjalani proses perundingan yang panjang.
Berita Terkait
-
Nasib Terkini Habib Rizieq Jadi Mukhalif atau Pelanggar UU di Arab Saudi
-
Gembar-Gembor Mau Pulang, Ternyata Status Habib Rizieq di Arab Saudi Merah
-
Belum Terwujud, 6 Kali Rizieq Shihab Dikabarkan Akan Pulang ke Indonesia
-
Akan Pulang ke Indonesia, Habib Rizieq Negosiasi dengan Arab Saudi
-
Pencekalan Sudah Dicabut, Habib Rizieq Segera Pulang ke Indonesia
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Gus Ipul Tegaskan Stiker Miskin Inisiatif Daerah, Tapi Masalahnya Ada 2 Juta Data Salah Sasaran
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045