Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengomentari ketidakdatangan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam acara penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputera di Istana Negara, Jakarta, Rabu, (11/11/2020).
Refly Harun mengklaim dirinya telah berbincang-bincang dengan Gatot Nurmantyo terkait alasan tidak hadir di acara tersebut.
Dia mengatakan, ada satu lagi alasan Gatot Nurmantyo tidak datang, terlepas dari apa yang sudah diklarifikasi oleh Menkopolhukam Mahfud MD.
"Ada alasan ketiga Gatot Nurmantyo tidak datang. Ini sangat substantif. Gatot Nurmantyo mengatakan ke saya ada tugas negara yang diberikan kepada dirinya ketika menjadi panglima TNI yang belum diselesaikan. Tugas apakah itu?," kata Refly Harun dilansir dari tayangan dalam kanal YouTube-nya, Kamis (12/11/2020).
Kendati begitu, Refly Harun enggan memaparkan secara detail alasan yang dimaksud Gatot Nurmantyo lantaran masih bersifat rahasia.
"Gatot Nurmantyo ngomong ke saya, tetapi itu sangat rahasia. Tidak boleh diomongkan kecuali kalau sewaktu-waktu Gatot Nurmantyo ngomong sendiri alasan yang bikin dia berkeberatan," tukasnya.
Kemudian Refly Harun menerangkan alasan sebagaimana dikemukakan Mahfud MD, yakni terkait waktu pemberian penghargaan Bintang Mahaputera.
Sebab, biasanya penghargaan Bintang Mahaputera disematkan kepada tokoh-tokoh sebelum perayaan hari kemerdekaan tiba. Akan tetapi, pada kesempatan kali Refly menduga ada skenario tersendiri dari Istana.
Sementara itu, Gatot Nurmantyo menurutnya enggan untuk masuk dalam jebakan waktu Istana.
Baca Juga: Pemerintah Dinilai Obral Bintang Tanda Jasa untuk Kepentingan Politik
"Timing menjadi penting ya. Inilah yang rupanya diskenario Istana dan Gatot Nurmantyo tidak mau masuk dalam perangkap timing istana," terang Refly.
"Saya dengar dari radio, Mahfud MD bilang justru karena Covid-19 dipecah jadi dua. Ya tidak salah karena kalau dari sisi hukum Presiden bisa berikan tanda kehormatan kapan saja, tanpa mengaitkan dengan hari kemerdekaan atau hari pahlawan karena itu hak konstitusional Presiden," sambungnya.
Meskipun demikian, Refly Harun mengungkit ungkapan 'No Free Lunch' yang menurutnya cocok untuk menjelaskan iklim dalam perpolitikan.
Artinya, dibalik penghargaan Bintang Mahaputera bisa jadi ada sebuah tuntutan dari Istana.
"Tapi segala sesuatu tidak mungkin tidak ada latar belakangnya. Jadi Gatot Nurmantyo menolak jamuan makan dari Presiden karena 'no free lunch', tidak ada maka siang yang gratis," ujar Refly.
"Mudah-mudahan sikap Gatot Nurmantyo meneguhkan sikap menjaga jarak dengan pemerintah. Jadi godaan bersikap oposisi pasti ada tawaran hal-hal yang sulit ditolak, termasuk Bintang Mahaputra, jabatan, atau uang," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
-
Cerita Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Jenuh Dilatih Guardiola: Kami seperti Anjing
-
Mengejutkan! Pemain Keturunan Indonesia Han Willhoft-King Resmi Pensiun Dini
-
Kerugian Scam Tembus Rp7,3 Triliun: OJK Ingatkan Anak Muda Makin Rawan Jadi Korban!
Terkini
-
Mau Kirim 500 Ribu Pekerja ke Luar Negeri, Pemerintah Siapkan Anggaran hingga Rp25 T, Buat Apa Saja?
-
Sidang Perdana Kasus TPPU Eks Sekretaris MA Nurhadi Digelar Hari Ini
-
Masih Lemas Usai Selang Makan Dilepas, Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Kapan Diperiksa?
-
KUHAP Baru Disahkan! Gantikan Aturan Warisan Orde Baru
-
Mencekam! Detik-detik Kecelakaan Beruntun di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Bus Agra Mas yang Mulai?
-
Dilaporkan ke MKD, Komisi III Bantah Catut Nama LSM dalam Pembahasan RKUHAP
-
Kunjungi Jepang, Menko Yusril Bahas Reformasi Polri hingga Dukungan Keanggotaan OECD
-
3 Fakta Korupsi Pajak: Kejagung Geledah Rumah Pejabat, Oknum DJP Kemenkeu Jadi Target
-
Warga Muara Angke Habiskan Rp1 Juta Sebulan untuk Air, PAM Jaya Janji Alirkan Air Pipa Tahun Depan
-
Drama Baru Kasus Ijazah Palsu Jokowi: Roy Suryo Cs Gandeng 4 Ahli, Siapa Saja Mereka?