Suara.com - Siang ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan sejumlah orang masih diperiksa penyidik KPK terkait dugaan keterlibatan penetapan izin ekspor baby lobster.
Istana sangat berhati-hati merespons kejadian tersebut. "Kami di Istana belum bisa berkomentar. Arahan pimpinan, menunggu perkembangan di KPK seperti apa," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian kepada wartawan, Rabu (25/11/2020).
Istana baru akan memberikan tanggapan setelah status Edhy jelas. "Ini kan masih pemeriksaan," katanya.
Berita jam 10.35 WIB: Mitra Kerja Edhy di DPR Sudah Mengingatkan
Komisi IV DPR yang menjadi mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan selama ini sudah mengingatkan Menteri Edhy Prabowo untuk hati-hati mengekspor benih lobster, kata anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto.
Ekspor benih lobster akan menuai banyak sorotan karena termasuk jarang dilakukan sehingga mekanisme dan tata kelola harus cermat dan hati-hati.
"Di era keterbukaan ini, semua bisa memantau setiap kebijakan. Dan di Komisi IV (DPR) sudah sering kami ingatkan," ujar Purwanto melalui pesan singkat, Rabu (25/11/2020).
Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan negara produsen lobster, seperti Indonesia, harus menjaga agar jangan sampai mengekspor benih saja, melainkan harus juga mempunyai semangat budi daya masyarakat, sekaligus menambah kesejahteraan nelayan.
"Jadi unsur kehati-hatian, baik dalam menjaga kelestarian lobster itu sendiri, juga mekanisme atau tata kelola harus cermat dan hati-hati," kata dia.
Baca Juga: Olahraga Kegemaran Menteri Edhy Prabowo, Bersepeda dan Bulu Tangkis
Namun dia belum mau menyimpulkan bahwa itulah potensi pelanggaran hukum yang menjerat sang menteri itu. Ia meminta agar awak media bisa menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari KPK yang rencananya akan disampaikan pada sore hari nanti.
Berita jam 10.00 WIB: KPK di Bawah Firli Bahuri Kini Dipuji: Bukan Tangkap Ikan Teri, Tapi Kakap
Kinerja KPK di bawah Firli Bahuri kini menuai pujian, tetapi juga sindiran kepada pemerintah pusat, usai menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terkait dugaan keterlibatan penetapan izin ekspor baby lobster.
Febri Diansyah yang beberapa waktu lalu mundur dari juru bicara KPK berkata dengan nada optimistis. "Kerja luar biasa. Hormat pada tim yang bisa melakukan dalam kondisi saat ini."
Anggota Banser NU Permadi Arya menganalogikan penangkapan terhadap menteri dari Partai Gerindra itu sebagai keberanian KPK menangkap ikan kakap, bukan lagi ikan teri.
"Gebrakan KPK sejak dikuatkan UU KPK, tidak lagi basa basi OTT kasus "ikan teri" pejabat cere, sekarang KPK tangkap "ikan kakap" menteri KKP bossss! KPK keren. Bravo KPK," kata Permadi Arya seraya mention kolega Menteri Edhy di Partai Gerindra: Fadli Zon dan Andre Rosiade.
Tag
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
Terkini
-
Dikabarkan Bakal Masuk Kabinet Prabowo, Budisatrio Djiwandono Tanggapi Begini
-
Diduga Tak Profesional, Tiga Kepala Kejaksaan Negeri Diperiksa Jamintel Kejagung
-
Oknum Polisi Anggota Polda DIY Diduga Aniaya Kekasih hingga Masuk RS, Aksi Terekam CCTV
-
Sudirman Said Luncurkan Pusat Studi Keberlanjutan UHN untuk Jawab Tantangan Krisis Iklim
-
Skandal Kuota Haji, Staf Asrama Haji Bekasi Diperiksa KPK
-
Viral Pemotor Merokok Pukul Penegur di Palmerah, Pelaku Catut Nama Polisi
-
Peluang Emas Lulusan SMK: Perusahaan Raksasa Rusia Tawarkan Gaji Rp43 Juta, Pemerintah RI Buka Jalan
-
Indeks Perkembangan Harga Tiga Provinsi Terdampak Bencana Turun Signifikan
-
Inosentius Dapat Tugas Baru, DPR Beberkan Alasan Adies Kadir Dipilih Jadi Hakim MK
-
Ahok Sebut Tak Ada Temuan BPK dan BPKP Soal Penyewaan Terminal BBM oleh Pertamina