Anggap PPKM Tak Efektif Tekan Kasus Corona, Anggota DPR Minta Lockdown

Suara.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa-Bali dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021 untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menilai perpanjangan PPKM tak akan berhasil menekan angka penularan Covid-19. Ia pun meminta pemerintah menerapkan karantina wilayah total atau Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB total.

"Menurut saya perpanjangan PPKM akan sulit menekan angka kasus jika pemerintah tidak segera melakukan karantina wilayah secara penuh atau PSBB Total," kata Netty kepada wartawan, Sabtu (23/1/2021).

Netty mengatakan, perpanjangan PPKM Jawa Bali ini berada dalam situasi dilematis. Pada satu sisi angka kasus terus menanjak tinggi, nyaris tembus 1 juta. Namun di sisi lain, cara dan strategi yang dilakukan tidak kunjung membuahkan hasil.

"Petugas nampak mulai kendur dan kurang tegas dalam mengawasi atau menindak pelanggaran. Sementara, masyarakat pun sudah mulai jenuh dengan segala aturan, ditambah desakan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga," ujarnya.

Lebih lanjut, Netty pun meminta pemerintah harus terus meningkatkan kualitas dan kuantititas fasilitas layanan kesehatan untuk pasien Covid-19.

"Fokuskan anggaran dan perhatian pada penanganan sektor kesehatan sebagai basis masalah. Saat ini sudah banyak RS rujukan yang kekurangan fasilitas ruang perawatan sehingga pasien harus mengantri dan lambat ditangani," tuturnya.

Diperpanjang

Sejak munculnya Covid-19 pada Maret 2020 lalu, telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran kasus di masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu penerapan 3T, yaitu Testing (pemeriksaan), Tracing (pelacakan), dan Treatment (pengobatan) di masyarakat, yang telah dilaksanakan sejak Juli 2020.

Baca Juga: Syarat Perjalanan Selama PSBB Jawa-Bali atau PPKM Jawa-Bali

Namun, menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, hingga saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk memperbaiki sistem 3T agar hasil yang didapatkan maksimal untuk mengurangi kasus penyebaran Covid-19.

Dalam siaran yang dilakukan bersama BNPB, Airlangga mengatakan setelah diadakannya aturan 3T, data menunjukkan terjadi penurunan, terutama akibat diberlakukannya kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada 11 Januari lalu.

Namun, dari data yang diperoleh, angka yang didapatkan belum terjadi penurunan yang signifikan sehingga pemerintah memutuskan PPKM diperpanjang hingga 8 Februari mendatang.

Airlangga juga menambahkan, aturan 3T akan lebih ditingkatkan agar lebih efektif ke depannya. Untuk bagian testing (pemeriksaan) diharapkan Indonesia dapat mencapai ideal yaitu sekita 200-300 ribu per hari. Lalu untuk tracing atau pelacakan, akan terus diupayakan sehingga tidak terjadi penyebaran lebih luas.

Di samping itu, dari sisi treatment (pengobatan), pemerintah akan berusaha meningkatkan kualitas pelayanan, terkait semakin banyak kasus harian yang ada di masyarakat. Rencananya, setiap rumah sakit akan diminta untuk membuka 30 persen tempat untuk pasien Covid-19.