Suara.com - Presiden Joko Widodo mengevaluasi soal penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali sejak 11 Januari lalu.
Dia menyebut belum ada perbaikan dari segi penularan Covid-19 serta ekonomi di Indonesia.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Bogor pada Jumat (29/1/2021) lalu.
Rapat tersebut dihadiri Menko Maritim dan Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Seskab Pramono Anung.
Menurut Jokowi, tidak masalah jika perekonomian melorot karena PPKM, asalkan penularan Covid-19 ikut berkurang. Namun, yang terjadi sekarang malah sebaliknya.
"Ada PPKM ekonomi turun, sebetulnya gak apa-apa asal Covid-nya juga turun, tapi ini tidak," ujar Jokowi dalam rapat yang dipublikasikan melalui akun YouTube sekretariat Presiden, Minggu (31/1/2021).
Karena itu, ia berpesan kepada jajarannya yang hadir untuk bisa membuat kebijakan dan penerapan yang terbaik bagi perekonomian dan usaha pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia.
Cara ini, kata Jokowi, harus dipikirkan dengan matang.
"Tolong ini benar-benar dikalkulasi, betul-betul dihitung sehingga kita mendapatkan sebuah formula, ya memang formula standar itu gak ada, negara lain gak ada," jelasnya.
Baca Juga: Sebut PPKM Tak Efektif dan Konsisten, Jokowi Minta Cara yang Lebih Praktis
Beriringan dengan kebijakan yang sesuai, Jokowi minta mulai bulan Februari kegiatan vaksinasi digencarkan.
Dengan demikian, Indonesia akan bisa mengendalikan pandemi dengan baik ke depannya.
"Kemudian setelah itu saya harapkan di Februari ini kita kepung dengan vaksinasi," pungkas Jokowi.
Berita Terkait
-
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono Menikah, Semangat Tepuk Sakinah Disaksikan Jokowi
-
Kejagung Buru Terpidana Pencemaran Nama Baik JK, Silfester Matutina Sulit Ditemukan
-
Kejagung Kesulitan Seret Relawan Jokowi Pemfitnah JK ke Penjara: Sudah Dicari-cari, Belum Ketemu
-
Suka Metal dan 'Kerja Kerja Kerja', 4 Kemiripan Calon PM Jepang Sanae Takaichi dengan Jokowi
-
Tak Ada Larangan, Gibran Justru Bersyukur Roy Suryo dkk Ziarah ke Kuburan Keluarga Jokowi, Mengapa?
Terpopuler
- Owner Bake n Grind Terancam Penjara Hingga 5 Tahun Akibat Pasal Berlapis
- Promo Super Hemat di Superindo, Cek Katalog Promo Sekarang
- Tahu-Tahu Mau Nikah Besok, Perbedaan Usia Amanda Manopo dan Kenny Austin Jadi Sorotan
- 5 Fakta Viral Kakek 74 Tahun Nikahi Gadis 24 Tahun, Maharnya Rp 3 Miliar!
- 7 Fakta Pembunuhan Sadis Dina Oktaviani: Pelaku Rekan Kerja, Terancam Hukuman Mati
Pilihan
-
Cuma Satu Pemain di Skuad Timnas Indonesia Sekarang yang Pernah Bobol Gawang Irak
-
4 Rekomendasi HP Murah dengan MediaTek Dimensity 7300, Performa Gaming Ngebut Mulai dari 2 Jutaan
-
Tarif Transjakarta Naik Imbas Pemangkasan Dana Transfer Pemerintah Pusat?
-
Stop Lakukan Ini! 5 Kebiasaan Buruk yang Diam-diam Menguras Gaji UMR-mu
-
Pelaku Ritel Wajib Tahu Strategi AI dari Indosat untuk Dominasi Pasar
Terkini
-
Buntut Ribuan Siswa Keracunan, Kemenkes Terbitkan Aturan Baru Keamanan Pangan untuk Program MBG
-
KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker yang Diduga Terima Uang Pemerasan Rp50 Juta per Minggu
-
Siap Ngadu ke DPR, Wanita Ini Desak KPK Kembalikan Aset: Itu Warisan Orang Tua Saya!
-
Babak Baru Kasus Arya Daru: Polisi Siap 'Buka Kartu', Keluarga Bawa Data Tandingan Pekan Depan
-
Kejagung Kesulitan Seret Relawan Jokowi Pemfitnah JK ke Penjara: Sudah Dicari-cari, Belum Ketemu
-
Infrastruktur Rampung, Pasokan Listrik 30 Juta VA Siap Genjot Produksi Tambang Emas di Gorontalo
-
Efek Domino Kasus Nadiem: Kejagung Konfirmasi Ada Pihak yang Mulai Kembalikan 'Uang Haram'
-
Jaga Stabilitas Rupiah, BNI Dukung Ekspansi QRIS Lintas Negara
-
Kejagung Sita 6 Aset Baru Eks Dirut Sritex Senilai Lebih dari Rp 20 Miliar
-
Syarat dan Cara Daftar Magang Nasional 2025 Digaji UMP, Pembukaan 15 Oktober