Suara.com - Bank Dunia menghentikan kucuran dana untuk Myanmar di tengah kondisi kacau karena aksi protes menentang kudeta yang dilakukan militer.
Menyadur Channel News Asia, Jumat (26/2/2021) Presiden Bank Dunia David Malpass pekan lalu mengatakan pihaknya mengambil pendekatan "ekstra hati-hati" ke Myanmar.
Meskipun menghentikan sejumlah kucuran dana, Bank Dunia terus melaksanakan proyek-proyek sebelumnya termasuk bantuan darurat pandemi Covid-19.
Tahun lalu, Bank Dunia menyetujui lebih dari 350 juta dolar (Rp 4,9 triliun) pinjaman dan hibah baru untuk membantu upaya pandemi Myanmar dan untuk mendukung petani dan lapangan kerja pedesaan.
Amerika Serikat, Inggris dan lainnya telah menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi, pemulihan kondisi politiknya, dan memberlakukan sanksi terbatas yang ditujukan kepada anggota junta dan jaringan bisnisnya.
Inggris pada Kamis mengatakan akan memberikan sanksi kepada enam tokoh militer Myanmar, sehingga totalnya hingga kini ada 19 orang termasuk Min Aung Hlaing.
"Tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia akan dimintai pertanggungjawaban," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab.
Militer mengatakan penggulingan pemerintah sesuai dengan konstitusi setelah laporan adanya kecurangan dalam pemilu 8 November, yang dilakukan oleh partai Aung San Suu Kyi, diabaikan. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara dilangsungkan dengan cara jujur dan adil.
Tentara telah menjanjikan pemilihan baru setelah meninjau daftar pemilih. Namun belum memberikan tanggal tetapi memberlakukan keadaan darurat satu tahun setelah merebut kekuasaan.
Baca Juga: Kemlu RI Bantah Retno Marsudi Berkunjung ke Myanmar dan Dukung Pemilu Baru
Aung San Suu Kyi telah ditahan tanpa komunikasi di rumahnya di ibu kota Naypyidaw, tetapi partainya mengatakan kemenangan November harus dihormati.
Hingga kini aksi protes masih terus berlangsung dan terjadi kerusuhan saat petugas berusaha membubarkan pada Jumat (26/2) di Yangon.
Polisi anti huru hara menembakkan gas air mata ke lingkungan Tamwe di Yangon untuk membubarkan demonstran.
Penduduk kemudian mengatakan mereka mendengar tembakan berulang-ulang dan bahwa polisi tetap berada di beberapa bagian distrik sampai sekitar pukul 02.00 pagi waktu setempat.
"Kami benar-benar ketakutan," kata salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
-
Kuliah di Amerika, Tapi Bahasa Inggris Anak Pejabat Ini Malah Jadi Bahan Ledekan Netizen
Terkini
-
Demo 17 September 2025: 5.000 Ojol Bakal Geruduk Istana-DPR, Ini 7 Tuntutan Utamanya
-
Ironi Ceramah Ustaz Khalid Basalamah: Keras Larang Haji Ilegal, Kini Pakai Kuota Bermasalah
-
Misteri 3 Orang Hilang Pasca-Demo Agustus, Menko Yusril Turun Tangan, Keluarga Justru Belum Melapor
-
Total Tersangka Kerusuhan di Makassar Capai 53 Orang, Termasuk 11 Anak, Begini Nasibnya!
-
Raffi Ahmad Menolak Jadi Menpora RI
-
Kasus Haji Segera Ada Tersangka, Bagaimana Nasib Ustaz Khalid Basalamah usai Kembalikan Uang ke KPK?
-
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Efisiensi TKD, Anggaran Dialihkan Demi Program Merakyat
-
Mahfud MD Sebut RUU Perampasan Aset Bikin Koruptor Ketakutan, Segera Bahas dan Disahkan!
-
Tuai Kritik, KPU Batal Sembunyikan Ijazah Capres dan Cabut Keputusan Kontroversial
-
Resmi Dibatalkan, KPU Klaim Gandeng KPI Rancang Aturan Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres