Suara.com - Bank Dunia menghentikan kucuran dana untuk Myanmar di tengah kondisi kacau karena aksi protes menentang kudeta yang dilakukan militer.
Menyadur Channel News Asia, Jumat (26/2/2021) Presiden Bank Dunia David Malpass pekan lalu mengatakan pihaknya mengambil pendekatan "ekstra hati-hati" ke Myanmar.
Meskipun menghentikan sejumlah kucuran dana, Bank Dunia terus melaksanakan proyek-proyek sebelumnya termasuk bantuan darurat pandemi Covid-19.
Tahun lalu, Bank Dunia menyetujui lebih dari 350 juta dolar (Rp 4,9 triliun) pinjaman dan hibah baru untuk membantu upaya pandemi Myanmar dan untuk mendukung petani dan lapangan kerja pedesaan.
Amerika Serikat, Inggris dan lainnya telah menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi, pemulihan kondisi politiknya, dan memberlakukan sanksi terbatas yang ditujukan kepada anggota junta dan jaringan bisnisnya.
Inggris pada Kamis mengatakan akan memberikan sanksi kepada enam tokoh militer Myanmar, sehingga totalnya hingga kini ada 19 orang termasuk Min Aung Hlaing.
"Tindakan hari ini mengirimkan pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia akan dimintai pertanggungjawaban," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab.
Militer mengatakan penggulingan pemerintah sesuai dengan konstitusi setelah laporan adanya kecurangan dalam pemilu 8 November, yang dilakukan oleh partai Aung San Suu Kyi, diabaikan. Komisi pemilihan mengatakan pemungutan suara dilangsungkan dengan cara jujur dan adil.
Tentara telah menjanjikan pemilihan baru setelah meninjau daftar pemilih. Namun belum memberikan tanggal tetapi memberlakukan keadaan darurat satu tahun setelah merebut kekuasaan.
Baca Juga: Kemlu RI Bantah Retno Marsudi Berkunjung ke Myanmar dan Dukung Pemilu Baru
Aung San Suu Kyi telah ditahan tanpa komunikasi di rumahnya di ibu kota Naypyidaw, tetapi partainya mengatakan kemenangan November harus dihormati.
Hingga kini aksi protes masih terus berlangsung dan terjadi kerusuhan saat petugas berusaha membubarkan pada Jumat (26/2) di Yangon.
Polisi anti huru hara menembakkan gas air mata ke lingkungan Tamwe di Yangon untuk membubarkan demonstran.
Penduduk kemudian mengatakan mereka mendengar tembakan berulang-ulang dan bahwa polisi tetap berada di beberapa bagian distrik sampai sekitar pukul 02.00 pagi waktu setempat.
"Kami benar-benar ketakutan," kata salah seorang warga yang meminta namanya tidak disebutkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998
-
Prabowo Murka! Bunga Pinjaman Orang Miskin 24 Persen, Pengusaha Besar Cuma 9 Persen
-
Geger! Bau Menyengat di Pinang Ranti Ternyata Jasad Lansia Sebatang Kara
-
Jaksa Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Chromebook!
-
Menhub Absen Karena Sakit, DPR Tunda Rapat Bahas Rentetan Kecelakaan Kereta Api Bekasi Timur
-
Kejagung Mulai Selidiki Dugaan Pengurusan Perkara yang Menyeret Aspidum Kejati Sumsel
-
Peringati Tragedi Mei 1998, Komnas Perempuan Ingatkan Sejarah Kelam Kekerasan Seksual Massal
-
Pemilahan Sampah di Jakarta Dinilai Butuh Sistem Data yang Lebih Terbuka, Mengapa?