Suara.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan, pihaknya menunggu respons Presiden Joko Widodo usai Kepala Staf Presiden Moeldoko dinobatkan jadi ketua umum Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Menurutnya ini bukan sekedar masalah internal belaka.
"Ini bagi saya pertanyaan besar juga. Kita ingin jawaban dari pak Jokowi," kata Andi dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (6/3/2021).
Andi mengatakan, ketua umum partai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pernah mengirimkan surat kepada Jokowi, namun Jokowi enggan menanggapi. Melalui mensesneg apa yang terjadi di Demokrat disebut hanya masalah internal.
"Bukan, ini bukan masalah internal partai ini adalah elemen kekuasaan yang mencoba memainkan perilaku kekuasaan lama untuk mengambil alih parpol lain," tuturnya.
Lebih lanjut, Andi curiga Jokowi mengetahui apa yang dilakukan oleh Moeldoko terhadap Demokrat. Menurutnya, jika hal itu benar, maka Jokowi sengaja membiarkan intervensi kekuasaan terhadap partai politik.
"Bagi saya masa sih orang yang macam dalam lingkaran dalam presiden tiap hari bertemu presiden, orang mau jadi ketum partai kira-kira mau ngomong dulu nggak masa nggak minta izin sih masa nggak ngomong sih. Kalau itu betul dan dibiarkan saya khawatir pemerintahan pak Jokowi membiarkan kejadian-kejadian semacam itu membiarkan terjadinya intervensi dari orang berkuasa," tandasnya.
Jenderal Purnawirawan Moeldoko resmi menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, versi Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Dalam sidang pleno KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Jumat siang, Moeldoko didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021 - 2025 menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono.
Selain itu, sidang pleno KLB Partai Demokrat juga memutuskan secara aklamasi bahwa Marzuki Alie menjadi Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.
Baca Juga: Moeldoko Tikung SBY, Apakah Karena Kualat dengan Megawati?
Keputusan itu dibacakan oleh pemimpin sidang pleno KLB Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.
"Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan Jenderal (Purn) DR Moeldoko sebagai Ketua Umum DPP Demokrat hasil kongres luar biasa periode 2021-2025," kata Jhoni Allen Marbun membacakan hasil sidang.
Peserta KLB awalnya mengusulkan dua nama sebagai calon ketua umum, yakni Marzuki Alie dan nama Moeldoko.
Namun, Marzuki Alie mengundurkan diri dan dengan demikian secara otomatis menyatakan Moeldoko sebagai calon tunggal dan dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat hasil kongres luar biasa.
Sementara itu, Marzuki Alie ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Periode 2021-2025.
Moeldoko melalui sambungan telepon, mengatakan berterimakasih telah memilih dan mempercayakannya sebagai Ketua Umum DPP Partai Demorat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- 7 Bedak Wardah yang Tahan Lama Seharian, Makeup Flawless dari Pagi sampai Malam
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Austria Tolak Permintaan AS Gunakan Wilayah Udara untuk Serangan ke Iran
-
Donald Trump Desak NATO Kirim Kapal ke Selat Hormuz
-
Nekat Mau Bunuh Donald Trump Sampai Rata dengan Tanah, Pria Massachusetts Ini Akhirnya Ditangkap
-
Selat Hormuz Dibuka Gratis untuk Kapal Malaysia
-
PBB Ungkap Fakta Baru Prajurit TNI Tewas di Lebanon Akibat Ledakan Bom Pinggir Jalan Militer Israel
-
WFH ASN Tak Boleh Disalahgunakan, Mensos: Liburan Bisa Berujung Sanksi
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo