Suara.com - Guna mencegah masyarakat melakukan tradisi mudik lebaran, pihak kepolisian telah menyiapkan 333 titik penyekatan.
“Untuk itu (kebijakan) dilarang mudik harus kita persiapkan. Korlantas Polri telah menyiapkan 333 titik penyekatan di jalur arteri maupun jalur tol. Baik menuju Jawa maupun menuju luar Jawa," kata Kepala Korlantas Polri Irjen Istiono ditulis Sabtu (3/4/2021).
Dalam rapat yang digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta itu, Istiono mengatakan, koordinasi dilakukan untuk menyamakan persepsi. Sehingga larangan mudik Lebaran 2021 bisa dilakukan dengan baik.
“Data menunjukkan bahwa setiap libur panjang itu terjadi peningkatan penularan Covid-19 yang cukup signifikan. Tidak ada kata lain adalah kita harus antisipasi semuanya,” jelasnya.
Istiono menjelaskan, 333 titik ini terutama dari Jakarta menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian yang diantisipasi jalur tol dan di jalur arteri baik jalur pantura, jalur tengah, jalur selatan hingga Jawa Tengah telah tetapkan titik penyekatan.
"Nanti akan ada aturan khusus yang kita siapkan di lapangan," terang Istiono.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya juga telah memerintahkan para dirjen untuk berkoordinasi dengan Korlantas Polri dan Gugus Tugas Covid-19 membahas teknis pengamanan larangan mudik Lebaran 2021. Ia ingin penanganan larangan mudik tetap humanis, tapi tegas.
“Oleh karenanya saya menugaskan Dirjen Hubdar dan Dirjen lain untuk koordinasi dengan Kakorlantas dan gugus tugas, insya Allah apa yang dilakukan itu tetap tegas tetapi humanis,” kata Budi.
Ia meminta agar koordinasi ini tidak hanya di tingkat pusat, tapi juga di tingkat daerah.
Baca Juga: Mudik Dilarang, Sopir-Kernet Bus di Tegal Menjerit: Lebaran Nganggur Lagi
Pemerintah secara resmi melarang masyarakat melakukan mudik Lebaran pada 6-17 Mei 2021. Namun, aturan teknisnya masih disusun sampai saat ini. Budi menyebut teknis soal pengamanan larangan mudik 2021 akan diumumkan pada konferensi pers Senin (5/4/) mendatang.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebutkan, pelarangan mudik diambil untuk mencegah dampak jangka panjang berkaitan dengan pandemi.
Berdasarkan pengalaman sepanjang 2020 lalu, sejumlah momen libur panjang terbukti membuat lonjakan kasus Covid-19. Kondisinya mulai membaik sejak awal tahun setelah pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.
Wiku mengatakan, pemerintah tidak ingin dibebaskannya mudik akan membalikkan lagi tren kanaikan kasus yang telah menurun sejak Februari.
"Pada beberapa sesi konpers, satgas juga sampaikan data yang menjelaskan implikasi langsung dari mudik saat libur panjang dengan kenaikan kasus. Setelah satu tahun hadapi Covid sudah saatnya kita ambil keputusan berdasarkan pembelajaran selama setahun terakhir," kata Wiku dalam keterangan pers, Kamis (1/4).
Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah menyiapkan upaya pencegahan bagi masyarakat yang tetap nekad mudik lebaran. Pemerintah juga mengantisipasi jika masyarakat mengakali kebijakan dengan bepergian sebelum 6 Mei.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini