Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro mengatakan Pemprov Jateng telah menyiapkan tiga skenario menyusul adanya pelarangan mudik lebaran akan berlaku pada 6-17 Mei 2021 mendatang.
“Data survei Kementerian Perhubungan. Ada potensi pemudik Jawa Tengah sekitar 4, 6 juta,” tutur Henggar.
Henggar bilang, skenario pertama adalah pra-larangan dari tanggal 1-5 Mei sebagai antisipasi mudik dini. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan akan ada potensi warga melakukan mudik dini yaitu sekitar 20 persen dari data Kemenhub.
“Kita coba antisipasi dengan kita melakukan posko mobile. Posko mobile ini tentunya kita bekerja sama dengan instansi terkait, dari kabupaten dan kota, TNI–Polri, harapannya seperti yang disampaikan Dirlantas (Dirlantas Polda Jateng), sebelum masa pelarangan ini juga sudah ada pembatasan pergerakan orang yang masuk ke Jawa Tengah,” paparnya.
Sedangkan skenario kedua yaitu terkait orang-orang yang sudah terlanjur mudik dengan berbagai cara dan sudah sampai di kampung halaman, tentunya nanti yang digunakan adalah optimalisasi PPKM mikro.
“Di Jawa Tengah ini kan kita tahu, kita kenal dengan Jogo Tonggo. Nanti optimalisasinya di situ. Jadi itu yang akan melakukan penanganan terhadap orang yang terlanjur mudik dan sudah sampai ke kampung halaman,” imbuhnya.
Skenario ketiga, pihaknya akan melakukan operasi pada saat pelarangan. Tentunya nanti titik-titiknya ditentukan oleh kepolisian. Mengingat, hal itu merupakan bentuk sinergi antarberbagai pihak.
“Kita bersama di situ, sinergi di lapangan,” tutur dia lebih lanjut.
Dari catatannya tahun lalu itu, pemudik yang di Jawa Tengah yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara totalnya sekitar 661 ribu. Jumlah itu berdasarkan mereka yang mudik karena memang dengan berbagai alasan.
Baca Juga: Mudik Lebaran Dilarang, Ganjar Pastikan 35 Daerah di Jateng Kompak
Sementara itu Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jateng, Kombes Pol. Rudy Syafirudin, mengatakan, Polri juga melakukan kegiatan sosialisasi agar masyarakat tak mudik tahun ini. Sebab jika mudik tetap dilakukan maka akan membahayakan pihak lain. Hal itu untuk memastikan keselamatan bagi pemudik dan orang yang dikunjunginya.
“Itu yang paling masif kita kerjakan,” kata Rudy.
Menurutnya, saat pelaksanaan kegiatan, pihaknya akan menempatkan personel di rest area selama 24 jam. Pihaknya akan mengingatkan masyarakat agar berada di tempat itu hanya 50 persen dari kapasitas. “Tidak boleh lebih supaya penekanan angka Covid di kita itu tetap menurun, stabil, “ harap Rudy.
"Kita juga sudah imbau pada pengelola rest area untuk betul-betul mematuhi aturan agar hanya 50 persen saja pengunjung di rest area tersebut," tegasnya.
Sedangkan untuk penyekatan, pihaknya telah menyiapkan 11.217 personel yang akan ditempatkan di 198 pos Operasi Ketupat Candi. Selain itu, juga terdapat 14 titik pos penyekatan perbatasan.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi keputusan larangan mudik lebaran 2021. Ia berharap masyarakat tidak lengah dalam menjalankan protokol kesehatan, terutama dalam kondisi saat ini di mana tren kasus Covid-19 tengah menurun.
Berita Terkait
-
Mudik Lebaran Dilarang, Ganjar Pastikan 35 Daerah di Jateng Kompak
-
Koordinasi dengan BP2MI, Ganjar Soroti Sindikat Mafia Pekerja Migran
-
Viral Mobil Pelat Merah Tabrak Pemobil Lalu Kabur, Ganjar Pranowo Bereaksi
-
Kunjungi Penataan Borobudur, Ganjar Pranowo Atasi Masalah dengan Cepat
-
Vaksinasi Covid-19 Saat Ramadan, Ganjar Siapkan Beberapa Skenario
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
Terkini
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini
-
Melihat 'Kampung Zombie' Cililitan Diterjang Banjir, Warga Sudah Tak Asing: Kayak Air Lewat Saja
-
Jakarta Dikepung Banjir: 16 RT Terendam, Pela Mampang Paling Parah Hingga 80 cm
-
Program SMK Go Global Dinilai Bisa Tekan Pengangguran, P2MI: Target 500 Ribu Penempatan
-
21 Tahun Terganjal! Eva Sundari Soroti 'Gangguan' DPR pada Pengesahan RUU PPRT: Aneh!
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto