News / Nasional
Senin, 12 Januari 2026 | 14:28 WIB
Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat memberikan sambutan pada pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di kantor Gubernuran, Senin, (12/1/2026).(Foto dok. Pemprov Gorontalo)
Baca 10 detik
  • ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menerima gaji pada pertengahan Januari akibat penyesuaian OPD.
  • Gubernur Gusnar Ismail menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pembayaran gaji ASN tersebut.
  • Pembayaran gaji tertunda karena menunggu tuntasnya proses pengisian jabatan Eselon II, III, dan IV.

Suara.com - Kabar kurang sedap menimpa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Memasuki pertengahan Januari, para abdi negara ini dilaporkan belum menerima hak gaji mereka.

Terkait hal tersebut, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail secara terbuka menyampaikan permohonan maaf.

Pernyataan tersebut disampaikan Gusnar usai melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di kantor Gubernuran, Senin (12/1).

Keterlambatan ini disebut sebagai dampak dari penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bergulir sejak tahun 2025.

“Oleh sebab itu, sebagai gubernur saya menyampaikan permohonan maaf kepada semua pegawai karena belum menerima gaji. Hari ini kita lantik eselon II insya Allah kita upayakan pada minggu ini, kita pun selesai melantik eselon III dan IV,” ujar Gusnar.

Gusnar menjelaskan bahwa proses pembayaran gaji baru bisa dilakukan setelah pengisian jabatan di tingkat eselon II, III, dan IV tuntas.

Saat ini, proses pelantikan harus melewati mekanisme ketat dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Ada dinas yang masih kosong karena pejabatnya dari eksternal. Belum mengikuti manajemen talenta. Ini yang masih kita proses. Begitu juga dengan eselon III dan IV harus sudah mengikuti proses itu,” kata dia.

Baca Juga: PNS Wajib Aktivasi ASN Digital 2026, Update Cara Aktifkan MFA di asndigital.bkn.go.id

Dalam agenda hari ini, sebanyak 25 pejabat resmi dilantik, terdiri dari dua staf ahli, tiga asisten, dan 20 kepala OPD.

Namun, masih ada enam posisi strategis yang hingga kini belum memiliki pimpinan definitif, yakni Biro Umum, Biro Pemerintah dan Kesra, Biro Organisasi, Biro Ekonomi Pembangunan, Dinas Kominfo dan Statistik, serta Inspektorat. (Antara)

Load More