Suara.com - Hari ini, Senin (17/5/2021) merupakan hari pertama berkantor setelah libur lebaran. Namun, ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DKI Jakarta malah tak masuk kerja.
Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah (BPD) DKI Jakarta Wahyono mengatakan, ada 257 PNS yang absen dari pekerjaannya. Jumlah itu, kata Wahyono, terbilang kecil dibandingkan total keseluruhan PNS DKI.
Berdasarkan data rekap absensi PNS DKI yang diterima, 257 PNS itu disebut cuti atau izin.
"Jumlah pegawai yang cuti atau izin 257 orang," ujar Wahyono saat dikonfirmasi, Senin (17/5/2021).
Selain itu, pihaknya mencatat lima orang sedang melakukan perjalanan dinas. Karena itu mereka tidak mengisi daftar hadir atau absensi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.
"Pegawai yang melakukan perjalanan dinas lima orang," tuturnya.
Sementara itu, ada 42 orang yang melakukan perjalanan mudik ke luar kota. Namun mereka disebutnya memilki izin dari SKPD.
"Jumlah pegawai yang bepergian ke luar daerah dan/atau mudik tanpa izin, nihil," katanya.
Baca Juga: Banyak PNS Kepulauan Meranti Bolos di Hari Pertama Masuk Usai Idul Fitri
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu