Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria buka suara soal disebutnya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) lebih banyak mudaratnya. Ia membela tim khusus untuk membantu Gubernur Anies Baswedan itu.
Menurut Riza, sebenarnya kehadiran TGUPP diharapkan bisa memberikan bantuan kepada Anies dalam pekerjaannya. Kontribusi yang diberikan berupa saran dan masukan dari hasil pengkajian mendalam.
"Prinsipnya, tentu kehadiran TGUPP diharapkan bisa memberikan dukungan, bantuan, partisipasi,kontribusi, konsep, analisa, data, dan lain-lain," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/5/2021).
Ia menyebut kehadiran TGUPP pada dasarnya untuk kepentingan warga ibu kota. Sebab mereka, kata Riza, membantu percepatan program untuk masyarakat luas.
"Untuk kepentingan Pemprov, kepentingan percepatan pembangunan agar Jakarta maju kotanya, bahagia warganya," jelasnya.
Namun, ia mempersilakan pihak manapun memberikan penilaian apapun kepada TGUPP. Politisi Gerindra ini tak bisa melarang siapapun memberikan pendapatnya.
"Saya enggak bisa komentarin itu. Itu menjadi hak dari siapa saja untuk memberikan penilaian," pungkasnya.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sebelumnya menganggap TGUPP yang dibuat Gubernur Anies Baswedan lebih banyak buruk atau mudaratnya. Ia menyebut Gubernur pendahulu memiliki tim yang lebih baik.
Menurut Prasetio, TGUPP bentukan Anies tidaklah efektif. Sebab, sejauh ini kinerja tim khusus itu tidak dapat mendongkrak kinerja Gubernur.
Baca Juga: Profil Alvin Wijaya, Mundur TGUPP DKI Jakarta Hingga Dugaan Mafia Jabatan
"Dibentuknya TGUPP itu kan bertujuan mengakselarasi supaya program SKPD sesuai visi RPJMD. Tapi, di sana, juga enggak banyak yang tercapai," ujar Prasetio kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).
Seharusnya, kata Prasetio, TGUPP bisa bekerja untuk mewujudkan rancangan kerja. Namun, pada kenyataannya, capaiannya masih dipertanyakan.
"Kita lihat saja, berapa banyak (program yang terakselerasi)? Artinya, TGUPP enggak efektif, yang ada justru jadi mudarat karena anggaran yang seharusnya produktif untuk menyejahterakan rakyat, dipakai untuk mereka," tuturnya.
Ia pun menyinggung sejumlah program kampanye Anies yang belum juga tercapai sepenuhnya. Misalnya program rumah DP Rp 0 dan pembangunan berkelanjutan lainnya.
"Kita lihat saja kinerja capaian Anies pada 2018 dan 2019, ketika kondisi normal, belum pandemi. Berapa banyak program yang terealisasi? Mana normalisasi, jalan enggak? Mana target rusunawa DP Rp0? Dari target rencana pembangunan, yang tercapai berapa? Ini, kan, menunjukkan bahwasanya program enggak jalan," ucapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!