Posko Penyekatan Suramadu Sempat Ditolak Warga, Menko PMK: Tahan Diri Dulu dan Kooperatif

Suara.com - Sejumlah warga nekat menggelar aksi turun ke jalan meminta pemeriksaan di posko penyekatan Jembatan Suramadu dihentikan. Merespon peristiwa itu, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta masyarakat lebih kooperatif, mengingat angka kasus Covid-19 di wilayah tersebut kembali naik. 

Sebelumnya diketahui, earga yang melakukan aksi itu enggan menjalani pemeriksaan tes antigen dan PCR yang sedianya digelar di Jembatan Suramadu tersebut. 

Namun Muhadjir sendiri memastikan, fasilitas dan layanan di posko sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Karena itu, ia meminta kepada masyarakat untuk lebih kooperatif selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas.

"Penyekatan ini salah satu langkah taktis. Lama tidaknya tergantung dari kooperatif tidaknya masyarakat. Karena itu saya minta kooperatif lah masyarakat, menahan diri dulu untuk bersedia diatur, bersedia dirancang oleh petugas," kata Muhadjir saat meninjau langsung lokasi posko penyekatan dari sisi Surabaya didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Surabaya, Senin (21/6/2021).

Menurut laporan Kadinkes Kota Surabaya Febria Rachmanita, setidaknya dalam sehari pemeriksaan tes usap antigen di Posko Penyekatan Jembatan Suramadu, baik dari sisi Surabaya maupun Madura, bisa mencapai 3.000 hingga 3.500 sampel. Hasilnya, mereka menemukan adanya 20 persen hasil positif dari total. 

Setelah melakukan peninjauan, Muhadjir mengunjungi Rumah Sakit Lapangan Indrapura Kogabwilhan II yang bertempat di area depan Museum Kesehatan Dr Adhyatma, MPH.

Dalam kesempatan itu, Muhadjir mendapatkan laporan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan pimpinan RS Laksma TNI dr I Dewa Gede Nalendra Djaya Iswara soal perkembangan penanganan Covid-19 di Jatim.

Khofifah menyebutkan bahwa per hari ini terjadi kenaikan Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur baik ICU maupun isolasi. Kondisi demikian terjadi di beberapa kabupaten/kota dengan kategori tertentu mulai dari kategori gawat (BOR di atas 80 persen) hingga kategori merah (BOR di atas 90 persen).

"Kita buat kategorisasi ini untuk menyiapkan kondisi contingency plan yang diikuti dengan action plan. Hari ini juga sedang dilakukan visitasi untuk pengembangan RS Lapangan di Ngawi," ucap Khofifah. 

Baca Juga: Massa Tolak Penyekatan Suramadu Tak Puas Jawaban Wali Kota Surabaya, Ancam Demo Besar Lagi

Selain itu, Khofifah juga menjelaskan adanya rencana beberapa RS  akan dilakukan penambahan tempat tidur  termasuk RS Lapangan Indrapura. Rencana itu sudah dikoordinasikan kepada para kepala daerah yakni bupati/wali kota.

"Tentu kita tidak berharap setelah ditambah semua penuh, tentu tidak, tapi kesiapsiagaan harus dilakukan oleh kita semua. Kehadiran Pak Menko akan memberikan support, penguatan dari seluruh proses yang sedang kita lakukan di sini," katanya.