"Kalau sudah rakyat menyatakan kau harus jatuh, itulah kejadian. Makanya, peristiwa 98 itu yang hebat rakyat, bukan Amien Rais yang hebat, bukan juga para pendemo itu, tapi rakyat," tegas Ruhut.
Ruhut sendiri membeberkan pandangan pribadinya dan internal PDIP yang sebenarnya tidak setuju dengan penambahan masa jabatan presiden. Hal itu karena bertentangan dengan hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia.
Kendati demikian, sekali lagi ia mengatakan pihaknya dan pemerintah pasti tidak bisa berbuat apa-apa jika rakyat yang mengkehendaki presiden menjabat 3 periode.
"Ingat, aku kader PDI Perjuangan. Partai aku juga enggak setuju kok. Jelas kok kami enggak setuju, karena bicara konstitusi dua periode. Namun, kalau kejadian, susah," beber Ruhut.
Berita Terkait
-
Demokrat Minta Pemerintah Karantina Pulau Jawa, Jibriel: Khawatir Negara Bakal Kolaps
-
Makin Panas! Kubu KLB Moeldoko ke Kubu AHY: Ikuti Saja Proses Hukum, Jangan Tebar Fitnah!
-
Wacana Presiden 3 Periode, Ruhut Sebut Jokowi Kiriman Tuhan untuk Indonesia
-
Minta Pulau Jawa Lockdown Total, DPP Demokrat: Biaya Lockdown Lebih Murah Dari PPKM Mikro
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Link CCTV dan Kapal Pelabuhan Merak untuk Pantau Arus Mudik Nataru 2025 Real-Time
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi