Suara.com - Baru-baru ini ramai isu Presiden Joko Widodo akan segera mengumumkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat, Selasa, (29/6/2021).
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan, pemerintah memang harus membuat kebijakan baru dan alternatif untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang tak terkendali.
Saleh menyarankan pemerintah mengambil langkah rasional yakni dengan menerapkan uji coba lockdown. Kekinian menurutnya, kebijakan PPKM berjilid-jilid belum meyakinkan ditambah virus terus bermutasi berbagai varian.
"Oleh karena itu pemerintah harus berani mengambil kebijakan yang rasional mengurangi penularan. Salah satu alternatifnya adalah dan sudah disarankan banyak pihak ialah lockdown," kata Saleh di Jakarta.
Politisi PAN itu mengatakan, lockdown bisa diterapkan dengan uji coba selama dua sampai tiga pekan. Nantinya, kebijakan dievaluasi usai diuji coba.
"Dilihat dampak lockdown dalam rangka menekan penularan Covid-19. Tentu lockdown tidak dilaksanakan scr nasional. Lockdown diberlakukan di kota-kota yang betul-betul zona merah," ujarnya.
Lebih lanjut, soal kekhawatiran tidak tercukupinya anggaran jika terapkan lockdown, Saleh berikan dua solusi. Ia meyakini pemerintah tak akan keteteran.
"Ada dua anggaran terkait Covid-19. Pertama anggaran Satgas Covid-19 yaitu bagian kesehatannya, kemudian anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional. Saya kira ini bisa dihitung ulang, dengan begitu anggaran bisa cukup membiayai program lockdown," tuturnya.
Sebelumnya, Suara.com, mencoba mengkonfirmasi kabar PPKM Darurat itu ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Namun Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes), Siti Nadia Tarmizi, hanya menjawab singkat.
Baca Juga: Dijuluki The King of Lip Service oleh BEM UI, Jokowi Tersenyum Lalu Tegaskan Ini
"Ditunggu aja resminya," kata Nadia.
Saat ditanya lebih lajut mengenai detail terkait kebijakan tersebut, Nadia juga hanya meminta untuk menunggu informasi lebih lengkapnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pecah Bisu Setelah Satu Dekade, Ayu Ting Ting Bongkar Hubungannya dengan Enji Baskoro
- Nasib Aiptu Rajamuddin Usai Anaknya Pukuli Guru, Diperiksa Propam: Kau Bikin Malu Saya!
- Momen Thariq Halilintar Gelagapan Ditanya Deddy Corbuzier soal Bisnis
- Korban Keracunan MBG di Yogyakarta Nyaris 1000 Anak, Sultan Akhirnya Buka Suara
- Dicibir Makin Liar Usai Copot Hijab, Olla Ramlan: Hidup Harus Selalu...
Pilihan
-
Rapor Dean James: Kunci Kemenangan Go Ahead di Derby Lawan PEC Zwolle
-
Nostalgia 90-an: Kisah Tragis Marco Materazzi yang Nyaris Tenggelam di Everton
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan Memori 256 GB Terbaru September 2025
-
Perbandingan Spesifikasi Redmi 15C vs POCO C85, Seberapa Mirip HP 1 Jutaan Ini?
-
Rapor Pemain Buangan Manchester United: Hojlund Cetak Gol, Rashford Brace, Onana Asisst
Terkini
-
Panglima TNI Beberkan Alasan TNI Tambah Alutsista Baru, 'Harimau Besi' yang Mengerikan!
-
Jokowi Perintahkan Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Loyalis Malah Beri Jawaban Menohok?
-
Mengupas MDIS: Kampus Singapura Tempat Gibran Raih Gelar Sarjana, Ijazahnya Ternyata dari Inggris!
-
Minta Satpol PP Tak Pakai Kekerasan, Mendagri Tito: Biar Didukung Publik
-
Anak Mantan Bupati Koruptor Kini Dipecat PDIP: Jejak Skandal DPRD Viral "Rampok Uang Negara"
-
7 Klausul Surat Perjanjian MBG SPPG Sleman: dari Rahasiakan Keracunan hingga Ganti Rugi Rp80 Ribu
-
Tiga Kecelakaan Transjakarta dalam Sebulan, Pemprov DKI Fokus Perbaikan Human Factor
-
Serangan Roy Suryo! Sebut Ijazah S1 Gibran Palsu Beli di Website, Samakan IQ Rendah dengan Jokowi
-
Sinyal Retak? Jokowi Perintahkan Dukung Gibran 2 Periode, GCP Balas Telak: Wapres Tak Harus Dia!
-
Adian Napitupulu Minta Kewenangan BAM DPR Ditambah, Biar Bisa Panggil Pejabat Bermasalah