"Indonesian Political Troll, dalam rangka kritik terhadap rezim Jokowi yang dinilai tidak cakap dalam bertugas, menciderai hak dan kebebasan sipil, serta terperangkap dalam sistem politik yang oligarkis," tulis @bemkmunnes dalam unggahannya, dikutip Suara.com, Rabu (7/7/2021).
BEM Unnes menilai kinerja Ma'ruf Amin sebagai wapres tidak terlihat di masa pandemi Covid-19, seharusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden.
"Secara umum, masyarakat menilai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam. Anehnya, dalam beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik, ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam," jelasnya.
"Hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardlu Kifayyah melaksanakan vaksinasi Covid-19," sambung BEM Unnes.
Berita Terkait
-
Buka-bukaan Jubir Wapres Usai Ma'ruf Amin Dijuluki The King of Silent
-
Tak Marah Dijuluki The King of Silent, Jubir: Wapres Ma'ruf Kalau Dikritik Biasa Saja
-
Usai Kritik Jokowi-Maruf dan Puan Maharani, Akun Instagram BEM Unnes Mendadak Lenyap
-
Wapres Ma'ruf Tertawa Saat Dijuluki The King of Silent oleh BEM KM Unnes
-
Giliran BEM Unnes Beri Gelar Wapres The King of Silent, Puan Queen of Ghosting
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Tepis Isu Prabowo Antikritik, KSP: Kritik Silakan, Tapi Pakai Data dan Teori
-
Pramono Anung Jamin Aturan Penyediaan Air Tak Akan 'Sandera' Kebutuhan Warga Jakarta
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perlindungan Saksi-Korban ke Paripurna
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada
-
Mendagri Sentil Daerah yang Ragu Soal WFH ASN: Ini Bukan Opsional!
-
Ibu dan Anak Tewas Terlindas Bus AKAP di Depan Terminal Kampung Rambutan
-
Jubir Buka Peluang JK Dialog soal Laporan Dugaan Penistaan Agama
-
Tak Semua Penghijauan Berdampak Positif, Studi Ungkap Ancaman di Balik Penanaman Pohon Massal
-
Jejak Gelap Aep Saepudin: Sosok Pendiam di Rancaekek yang Jadi Broker Senpi Ilegal Ki Bedil