Politikus PAN Minta RS Khusus Pejabat, Faisal Basri: Masih Punya Nurani Kah?

Suara.com - Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi sikap politisi PAN, Rosaline Irene Rumaseuw yang meminta pemerintah membuat rumah sakit khusus untuk pejabat.

Faisal Basri sampai mempertanyakan hati nurasi wanita yang menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PAN tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Faisal melalui akun Twitter miliknya @faisalbasri.

"Masih punya nurani kah politisi ini?" kata Faisal Basri seperti dikutip Suara.com, Kamis (8/7/2021).

Menurut Faisal, rakyat jauh merasakan kesengsaraan yang lebih besar dibandingkan para pejabat.

Mereka tak memiliki pilihan apapun untuk bertahan di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Banyak warga yang tak mendapatkan perawatan dari rumah sakit berujung meninggal dunia akibat banyak rumah sakit penuh hingga stok oksigen menipis.

"Tahukah Anda rakyat jauh lebih sengsara, tak punya pilihan, lalu mati," tegasnya.

'Pejabat Negara Harus Diistimewakan'

Baca Juga: Wasekjen PAN Ini Minta Ada RS Khusus Pejabat; Karena Pejabat Negaranya Harus Diistimewakan

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Rosaline Irene Rumaseuw menuturkan banyak anggota dewan, pejabat dan sanak keluarganya yang positif covid-19 tapi kesusahan mendapat ruang di RS.

Oleh karenanya ia meminta perhatian dari pemerintah untuk membuat rumah sakit khusus bagi para pejabat.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline saat menjadi pembicara webinar Persepsi Netizen Terhadap Penanganan Covid-19, Rabu (7/7/2021).

Menurut Rosaline, RS khusus pejabat itu masih wajar, karena para pejabat negara termasuk anggota DPR sudah bekerja untuk rakyat.

"Karena pejabat negaranya harus diistimewakan, dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," ujar Rosaline.

Ia mengakui, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto biasa dipakai pejabat yang sakit, termasuk positif covid-19.

Tapi, menurut Rosaline, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI harus menyediakan RS lain untuk pejabat yang terpapar corona.