Suara.com - Pemerintah resmi menambah masa penerapan PPKM darurat hingga akhir Juli 2021. Perpanjangan PPKM Darurat itu disebut sudah menjadi keputusan bulat Presisden Joko Widodo (Jokowi).
Penambahan masa PPKM darurat itu disampaikan oleh Menteri Koordinator (menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy usai mengunjungi fasilitas shelter di Hotel UC UGM, Jumat (16/07/2021).
"Sementara ini dari rapat pimpinan terbatas yang saya ikuti waktu di Sukoharjo, sudah diputuskan bapak Presiden, (PPKM Darurat) dilanjutkan sampai akhir Juli," ujar Muhadjir seperti dikutip dari SuaraJogja.co.id, Jumat.
Dia mengatakan jika keputusan Presiden Jokowi memperpanjang PPKM darurat bakal menimbulkan banyak risiko. Di antaranya penyeimbangan upaya pendisiplinan masyarakat pada protokol kesehatan dan standar PPKM serta bantuan sosial (bansos) yang dikucurkan bagi warga terdampak kebijakan tersebut.
Dia pun mengatakan jika Pemerintah Pusat tidak bisa menanggung sendiri program bansos. Maka. lanjutannya perlu ada gotong royong dari semua pihak termasuk civitas akademika untuk membuat gerakan bantuan masyarakat yang membutuhkan bantuan.
"Seperti UGM ini, kita minta membaut gerakan membantu mereka yang kurang beruntung akibat kebijaksanakan ppkm darurat, untuk saling membantulah, menguluran tangan, termasuk sedekah masker karena bagaimanapun masyarakat dibawah, masker itu mahal dan tidak mungkin kita semua meminta pemerinta tanpa dibantu," paparnya.
Muhadjir menambahkan, peran serta semua pihak, termasuk perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi. Apalagi kasus COVID-19 di DIY masih saja tinggi selama PPKM Darurat.
Salah satu peran yang diharapkan dari PT adalah pemanfaatan asrama mahasiswa sebagai shelter-shelter bagi pasien COVID-19. Keberadaan selter ini diharapkan dapat berdampak positif pada upaya penanganan COVID-19 di DIY
"Semakin banyak selter akan semakin meringankan beban rumah sakit. Rumah sakit hendaknya menjadi tumpuan terakhir, bukan semua langsung dibawa ke rumah sakit," tandasnya.
Baca Juga: Menag: Untuk Zona PPKM Darurat, Zona Merah dan Oranye, Salat Idul Adha di Rumah
Muhadjir berharap DIY bisa lebih bagus dalam penanganan pandemi, termasuk kenaikan kasus COVID-1i9 yang signifikan. Sebab secara potensi sebenarnya DIY memiliki banyak kampus yang bisa diandalkan dalam membantu penanganan COVID-19.
Apalagi masyarakat untuk guyup dan rukun dalam penanganan bencana juga sudah terbukti selama ini. Sebut saja dalam penanganan bencana letusan Gunung Merapi beberapa tahun silam.
Apalagi saat ini Indonesia tengah menghadapi darurat pandemi. Munculnya varian baru Delta juga menambah angka kasus COVID-19 secara signifikan.
"Kita akan pelajari tingkat kesulitan[munculnya varian delta]. COVID-19 ini mengajari kita menjadi lebih cerdas dan antisipatif," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
- 6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
- 8 Mobil Kecil Bekas Terkenal Irit BBM dan Nyaman, Terbaik buat Harian
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Aroma Citrus yang Segar, Tahan Lama dan Anti Bau Keringat
- 5 Rekomendasi Moisturizer Korea untuk Mencerahkan Wajah, Bisa Bantu Atasi Flek Hitam
Pilihan
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
-
Berapa Gaji Zinedine Zidane Jika Latih Timnas Indonesia?
-
Breaking News! Bahrain Batalkan Uji Coba Hadapi Timnas Indonesia U-22
Terkini
-
KemenPPPA: Perilaku Gus Elham Bisa Masuk Kategori Pidana Kekerasan Terhadap Anak
-
Kepala BGN: Program MBG Penyumbang Terbesar Keracunan Pangan Nasional
-
Rasa dan Kualitas Makanan Jadi Keluhan Utama Anak soal Program Makan Bergizi Gratis
-
Jejak Kudeta Gagal Yoon Suk Yeol Terungkap, Kepala Inteljen Korea Selatan Ditangkap!
-
Adik JK Minta Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp1,35 Triliun PLTU Kalbar Ditunda, Kenapa?
-
Anak-anak Nilai Program Makan Bergizi Gratis Bikin Hemat Uang Jajan
-
PSI Kritik Pemprov DKI Hanya Ringankan Pajak BPHTB: Harusnya Sekalian Gratis...
-
Refly Harun Pasang Badan Selamatkan Roy Suryo Cs: Kasus Ijazah Jokowi Tak Layak Diproses!
-
Komisi I DPR Usul Indonesia Tiru Kebijakan China, Influencer Harus Punya Sertifikat Profesi
-
PBNU dan Wamenag Bersuara Keras: Perilaku Gus Elham Nodai Dakwah, Tak Pantas Ditiru!