Banyak Negara Larang Warganya ke RI, Fadli Zon: Indonesia Makin 'Menakutkan' Bagi Dunia

Suara.com - Anggota DPR RI Fadli Zon menilai Indonesia semakin menakutkan bagi negara-negara dunia.

Hal itu menyusul banyaknya negara di dunia yang melarang warganya untuk pergi ke Indonesia karena kasus Covid-19 yang tak terkendali.

Baru-baru ini, negara Arab Saudi mengeluarkan kebijakan akan mencekal warganya selama tiga tahun jika nekat mendatangi Indonesia.

Melalui akun Twitter @fadlizon, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu prihatin dengan banyaknya negara yang takut dengan Indonesia.

"Indonesia makin 'menakutkan' bagi dunia, termasuk negara sahabat sekalipun," kata Fadli Zon seperti dikutip Suara.com, Rabu (28/7/2021).

Fadli menilai, tingkat kepercayaan dunia terhadap pengendalian Covid-19 di Indonesia masih rendah.

Alhasil, mereka memutuskan untuk mengeluarkan travel banned bagi warganya ke Indonesia.

"Tingkat kepercayaan pada pengendalian Covid-19 dinilai rendah, itu masalahnya," ungkap Fadli.

Menurut Fadli Zon, untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan kepemimpinan dalam penanganan Covid-19 di Nusantara.

Baca Juga: Kisah Pilu Wanita Sering LDR karena Ditinggal Berlayar, Kini Suami Pergi untuk Selamanya

"Perlu leadership dalam penanganan Covid," tukasnya.

Arab Saudi Bakal Cekal Warganya Tiga Tahun

Pemerintah Arab Saudi akan menghukum warganya dengan larangan bepergian selama tiga tahun jika mereka mengunjungi Indonesia atau negara lain yang masuk "daftar merah".

Kebijakan itu merupakan bagian dari upaya Arab Saudi mencegah penyebaran virus corona dan varian-varian barunya, kata kantor berita resmi SPA pada Selasa (27/7/2021).

Mengutip seorang pejabat kementerian dalam negeri, SPA mengatakan beberapa warga Arab Saudi, yang pada Mei dibolehkan pergi ke luar negeri tanpa izin terlebih dahulu dari pihak berwenang, telah melanggar aturan perjalanan.

"Siapa pun yang terbukti terlibat akan dikenai tanggung jawab hukum dan sanksi berat saat mereka kembali, dan akan dilarang bepergian selama tiga tahun," kata pejabat itu.