Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Ahmad Riza Patria menghormati keputusan dari dua fraksi DPRD Jakarta untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan Formula E. Tapi dia berharap penggunaan hak interpelasi dibatalkan dan menggunakan jalur dialog.
"Kami menghormati teman-teman DPRD. Dua fraksi yang mengusulkan interpelasi, kami hormati itu," kata Riza usai meninjau vaksinasi di SMK 6 Jakarta Selatan, hari ini.
Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari demokrasi yang diatur oleh undang-undang.
Namun demikian, Riza tetap berharap agar interpelasi itu dibatalkan dan menggunakan jalur dialog sebagai media utama untuk menjawab pertanyaan dari anggota DPRD terkait Formula E tersebut.
Riza mengatakan program yang telah dicanangkan sejak 2019 itu akan berdampak positif bagi Ibu Kota.
"Kami berharap bisa melakukan dialog, musyawarah dan diskusi untuk menjelaskan sesungguhnya program ini sangat baik dan menguntungkan bagi Jakarta sebagai kota besar di dunia ke depan," tutur Riza.
Sebelumnya, sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan akan menindaklanjuti keputusan dari dua fraksi tersebut lewat sidang paripurna anggota dewan.
Politisi Partai PDI Perjuangan itu menjadi salah satu dari 25 anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan yang menandatangani hak interpelasi bersama delapan wakil rakyat dari Fraksi PSI.
Baca Juga: Anies Baswedan: Kita Belum Bisa Umumkan Jakarta Jadi Tuan Rumah Formula E
Ia meminta Anies untuk meninjau ulang proyek tersebut setelah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan soal Formula E dengan anggaran yang sudah dikucurkan hampir Rp1 triliun.
"Ada aturan di tahun jamak ini, jabatan beliau sebelum lima tahun tidak boleh mempunyai perencanaan seperti ini karena bukan apa-apa, dampaknya adalah nanti kalau gubernurnya masih beliau itu alhamdulillah bisa diteruskan tapi kalau tidak kan jadi beban gubernur berikutnya," kata dia. [Antara]
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar