Suara.com - Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat aktif terlibat membantu pemerintah mengurangi beban masyarakat terdampak pandemi Covid-19. TP PKK Pusat juga getol menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan 5M, serta mengedukasi ibu hamil dan anak berusia 12 tahun agar mengikuti vaksinasi Covid-19.
"Selama PPKM, medio Agustus-September 2021, TP PKK Pusat telah menyalurkan 10 ribu paket sembako di sejumlah daerah di Indonesia," ungkap Ketua Umum TP PKK Pusat Ny. Tri Tito Karnavian dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/9/2021).
Tri Tito menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang membutuhkan. Bantuan itu disalurkan ke beberapa daerah dengan jumlah beragam, seperti ke Palembang sebanyak 4 ribu paket sembako, 2 ribu paket ke Anyer, Bogor, dan Jabodetabek. Kemudian sebanyak 2 ribu paket sembako disalurkan ke Kabupaten Sukabumi dan 2 ribu paket ke Kota Sukabumi.
"Pandemi Covid-19 berdampak terhadap penurunan perekonomian masyarakat. Dibutuhkan gotong royong untuk saling bahu membahu dengan kepedulian sosial. Karena itu TP PKK Pusat hadir kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama ibu hamil, bayi, lansia dan disabilitas," ujar Tri.
Keterlibatan PKK dalam penanganan pandemi Covid-19 sesuai Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK tahun 2021-2024 yang disusun dalam Rakernas TP PKK, yang digelar pada 8-10 Maret 2021 lalu. Tri mengatakan, penanganan pandemi Covid-19, penurunan angka stunting, dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi isu utama dalam gerakan besar yang akan diimplementasikan melalui 10 program pokok PKK ke depan.
PKK sebagai mitra kerja pemerintah yang programnya menyentuh hingga lingkungan keluarga, diharapkan mampu berperan memutus mata rantai penyebaran Covid -19 melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, organisasi pemberdayaan masyarakat ini juga diharapkan berpartisipasi mensosialisasikan vaksin aman dan halal kepada masyarakat.
Berita Terkait
-
Tak Kaget Sembako Jokowi Picu Kerumunan, Kubu Rizieq Khawatir Murka Allah Segera Turun
-
Ratusan Warga Berebut Bantuan Sembako Jokowi, Satu Ibu Hamil Terjepit
-
VIDEO: Detik-detik Ibu Hamil Terjepit saat Berebut Bantuan Sembako Presiden Jokowi
-
Usai Perpanjang PPKM, Kini Picu Kerumunan Sembako, LBH: Jokowi Selalu Bertolak Belakang
-
Belum Bayar Insentif Nakes, Bupati PPU dan Paser Dapat Teguran Keras Dari Kemendagri, Duh!
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless