Suara.com - Erik Satrya Wardhana, mantan anggota DPR RI periode 2009-2014, membongkar kebobrokan sesama rekan sekerja ketika duduk di parlemen.
Kala itu, kata dia, ada beberapa anggota DPR yang jarang turun ke daerah pemilihnya untuk menyerap aspirasi, tapi tetap menikmati uang tunjangan.
Sebelumnya, gaji serta tunjangan DPR RI menjadi sorotan masyarakat sejak Krisdayanti blak-blakan membuka pendapatannya sebagai legislator saat berbincang di kanal YouTube milik Akbar Faizal, Selasa (14/9).
Erik awalnya menyinggung soal adanya tunjangan dana reses dan dana aspirasi. Efektifitas dana tersebut tergantung masing-masing anggota DPR.
"Setidaknya pada masa saya, banyak anggota DPR yang tidak turun ke dapil tapi tetap mendapat tunjangan," kata dia.
Misalnya, kata Erik, ada 9 anggota DPR yang berasal dari dapil Jawa Barat 3 termasuk dirinya. Tapi hanya 3 legislator yang mengunjungi dapil untuk menyerap aspirasi warga. Untuk diketahui, dapil Jabar 3 meliputi Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor.
"Yang rutin cuma 3 orang setiap reses, sementara di dapil itu ada 9 orang. Saya kira di dapil lain kurang lebih sama," kata Erik dalam diskusi yang disiarkan kanal YouTube Trijaya, Sabtu (18/9/2021).
Selain itu, Erik mengungkapkan, ada juga anggota DPR RI yang tidak pernah sekali pun turun ke dapil.
Anggota DPR seperti itu, kata Erik, baru mengunjungi masyarakat di dapil saat penghujung masa jabatan atau menjelang pemilihan umum.
Baca Juga: Krisdayanti Bocorkan Gaji DPR, Tagar DPR Makan Gaji Buta Trending Twitter
"Tak pernah datang, barang turun ke dapil menjelang pemilu. Jadi uang reses dikumpulkan, sewaktu jelang pemilu baru dibagikan. Ada yang begitu, dan efektif memperoleh suara karena ada realitas yang pragmatis di masyarakat," tuturnya.
Meski tidak pernah datang ke dapil ataupun menghadiri rapat-rapat, anggota DPR seperti itu tetap menerima gaji.
Ia mengatakan, praktik patgulipat legislator itu memungkinkan karena tidak ada pengawasan secara ketat.
Blak-blakan soal gaji
Sebelumnya, Krisdayanti bicara blak-blakan soal gaji anggota DPR. Diva pop yang akrab disapa KD ini bahkan memerinci setiap pemasukan yang diterimanya sebagai anggota Fraksi PDIP DPR dari dapil Malang Raya ini.
Akibat buka-bukaan itu, KD ditegur oleh PDIP hingga berujung pemanggilan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR Bambang Wuryanto.
Berita Terkait
-
Krisdayanti Bocorkan Gaji DPR, Tagar DPR Makan Gaji Buta Trending Twitter
-
Gara-gara Krisdayanti, PSI Minta Gaji Anggota DPR Dipotong
-
'DPR Makan Gaji Buta' Trending, Netizen: Pantesan Banyak Yang Berebut Mau Jadi Dewan
-
Usai Krisdayanti Bocorkan Gaji DPR RI, Tagar "DPR Makan Gaji Buta" Trending Twitter
-
Viral Krisdayanti Beberkan Gaji DPR, Segini Penghasilan DPRD Sumsel Perbulan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!