Sebut Anies Pembohong, Giring PSI: Harus Diingat saat Pilpres 2024

Suara.com - Plt Ketua Umum DPP PSI, Giring Ganesha menyatakan Gubernur Anies Baswedan adalah seorang pembohong. Ia bahkan meminta masyarakat terus mengingat predikat ini sampai Pemilihan Presiden (Pillres) tahun 2024 nanti.

Kebohongan Anies, kata Giring, adalah dengan berpura-pura memedulikan masyarakat di tengah pandemi. Padahal sebenarnya Anies hanya mementingkan dirinya sendiri.

“Pura-pura peduli adalah kebohongan Gubernur Anies di tengah pandemi dan penderitaan rakyat. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat, sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan presiden 2024," ujar Giring dalam keterangan tertulis, Selasa (21/9/2021).

Anies memang salah satu sosok yang digadang-gadang akan maju ke Pilpres 2024 mendatang. Giring pun berharap Anies kalah jika menjadi salah satu kandidat.

"Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan,” tutur Giring.

Menurut Giring, Anies kerap berusaha memperlihatkan diri peduli rakyat dengan cara menampilkan pembelanjaan uang APBD untuk kepentingan pandemi Covid-19. Padahal, di sisi lainnya Anies justru mementingkan program ajang balap mobil listrik, Formula E.

“APBD Jakarta yang begitu besar dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadi untuk maju sebagai calon presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balap mobil Formula E dan menggunakan Rp 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu,” jelasnya.

Kekesalan Giring semakin memuncak lantaran mengetahui Anies membayar commitment fee pada saat pemerintah secara resmi mengumumkan negara dalam keadaan darurat karena pandemi.

“Uang sebanyak itu dihabiskan Anies di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal dunia, dan hidupnya susah karena pandemi. Uang Rp 1 triliun dia keluarkan padahal rakyat telantar tidak bisa masuk rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan, “ pungkasnya.

Baca Juga: Periksa Anies Terkait Kasus Korupsi, NasDem: KPK Tak Boleh Kerja Berdasarkan Pesanan!