Suara.com - Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Violla Reininda mempertanyakan sikap pemerintah yang mengusulkan tanggal pelaksanaan Pemilu pada 15 Mei 2024.
Ia menilai pemerintah sangat ngotot ingin Pemilu diselenggarakan pada waktu tersebut.
Diketahui usulan pemerintah itu berbeda dengan KPU yang mengusulkan Pemilu pada 21 Februari 2024.
"Yang juga perlu kami pertanyakan adalah kenapa kemudian pemerintah itu ngotot sekali untuk menyajikan tanggal perhelatan Pemilunya kapan? Sepengetahuan saya sampai saat ini saya sebenarnya belum melihat mekanisme atau simulasi penjadwalan pemilu dari pemerintah," kata Violla dalam diskusi daring, Selasa (12/10/2021).
Berdasarkan hal tersebut, menurut Violla sebaiknya pemerintah mengikuti saja usulan KPU. Apalagi jika mengingat penetapan jadwal pemungutan suara yang memang merupakan otoritas dan kewenangan KPU.
"Kalau kami lihat di dalam undang-undang Pemilu juga sebenarnya yang memiliki otoritas untuk kemudian menentukan penjadwalan Pemilu maupun pilkada itu adalah KPU itu sendiri," ujar Violla.
Berita Terkait
-
Kabar Prabowo Subianto Mau Nyapres di Pilpres 2024, PKS Mau Merapat Lagi?
-
Polemik Tahapan Pemilu 2024, Azwar Curigai Ada Kepentingan Politik di Mendagri
-
Santer Diduetkan dengan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024, Begini Kata Airlangga Hartanto
-
Dihidupkan Kembali, Partai Buruh Pasang Target 15 Sampai 20 Kursi di Parlemen
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi