Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya membangun kerja sama kesehatan antara ASEAN dan India dalam menghadapi pandemi.
Menurut Jokowi, India memiliki kapasitas yang besar pada sektor kesehatan utamanya dalam bidang farmasi.
"Tidak saja dalam mengatasi pandemi Covid-19, namun juga untuk mempersiapkan diri kita menghadapi pandemi-pandemi yang akan datang," ujar Jokowi saat berpidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 ASEAN-India secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/10/2021).
India merupakan produsen vaksin terbesar di dunia dan produk farmasi tersebar ketiga di dunia.
Hal tersebut dapat menjadi modal besar untuk memperkuat kerja sama industri farmasi antara ASEAN dan India.
Sejumlah tindakan yang dapat dilakukan antara lain diversifikasi lokasi produksi kebutuhan medis, peningkatan produksi obat dan vaksin, kerja sama riset dan pengembangan vaksin dengan teknologi terkini, dan membangun jaringan serta menjadi bagian dari pusat distribusi regional industri farmasi.
"Di tingkat global, dukungan TRIPS Waiver di WTO harus dilakukan. Ini penting memfasilitasi akses teknologi terkini obat-obatan maupun vaksin," tutur Jokowi.
Tak hanya itu, Kepala Negara mengatakan bahwa kerja sama dalam bidang sumber daya manusia (SDM) kesehatan juga dirasa perlu dilakukan.
Terlebih kata Jokowi, hingga Juli 2021, India tercatat memiliki perguruan tinggi dengan jurusan kedokteran yang cukup banyak.
Baca Juga: Dilantik Jokowi Jadi Ketua BRIN, Megawati: Kenapa Saya Lagi?
"Dengan pengalaman dan keunggulan SDM yang dimiliki, India dapat mendukung peningkatan kapasitas SDM negara ASEAN di bidang kesehatan," ucapnya.
Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai bahwa program 1.000 PhD yang dicanangkan oleh India dapat diprioritaskan pada bidang bioscience dan biotechnology.
Selain itu, Jokowi juga meminta agar program magang dan penelitian di perusahaan bidang kesehatan di India dapat terbuka lebar.
"Fasilitasi magang dan penelitian pada perusahaan bidang kesehatan di India agar dibuka seluas-luasnya bagi negara ASEAN," katanya.
Dalam KTT tersebut, Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.
Berita Terkait
-
Di KTT ke-13 IMT-GT, Presiden Jokowi Beberkan Tiga Hal Upaya Pemulihan Ekonomi
-
Demo Mahasiswa Malang, Era Jokowi Maruf Amin Disebut Berpotensi Kian Merusak Lingkungan
-
Tak Optimal, Pemerintah Diminta Bikin Regulasi Khusus soal Pelayanan Publik Selama Pandemi
-
BPJS Kesehatan dan Kemkes, Kolaborasi dan Inovasi dalam Penanganan Pandemi Covid-19
-
INFOGRAFIS : Anies Baswedan Diberi Gelar Pahlawan Internasional?
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
6 Fakta Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang: 15 Orang Meninggal, Korban Terjepit
-
Omzet Perajin Telur Asin Melonjak hingga 4.000 Persen Berkat Program MBG
-
Sibuk Pasok Dapur MBG, Warga Desa Ini Lepas dari Judi Online
-
Perkuat Kualitas PMI, Perusahaan Asal Taiwan Teken MoU dengan Anak Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara